Rembang, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menyiapkan langkah antisipasi, dalam menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Hal itu dilakukan lebih dini, guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim menyampaikan, persiapan telah dilakukan sejak awal, baik dari sisi anggaran maupun koordinasi lintas sektor.

“Kami menyiapkan anggaran serta melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Selain itu, surat juga telah kami sampaikan kepada para camat, untuk diteruskan ke desa dalam rangka antisipasi dan pendataan wilayah rawan,” ujar Luthfi, Selasa (5/5/2026).

Baca Lainnya :

• Peluncuran SIMBA DESA Perkuat Pengawasan Dana Desa 20260
• Pemkab Grobogan Evaluasi Capaian BUMD Triwulan I Tahun 20260
• Perkuat Mesin Birokrasi, Sekda Sumarno Lantik Lima Pejabat Fungsional0
• 241 CPNS Jepara Resmi Jadi PNS, Bupati Witiarso Tekankan Integritas dan Semangat Melayani0
• Nullzsec7 Was Here0

Sebagai bagian dari langkah antisipatif, pihaknya juga mengacu pada prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), untuk menyusun strategi penanganan yang tepat.

Berdasarkan data BPBD, lanjut Luthfi, pada 2024 terdapat 67 desa di 14 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan. Data tersebut, menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan pada tahun ini.

Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat permintaan dropping air bersih dari masyarakat. Kendati begitu, anggaran untuk kebutuhan tersebut tetap disiapkan.

“Kami siapkan anggaran dropping air sebesar Rp75 juta, sama seperti tahun sebelumnya, sebagai langkah antisipasi,” jelas Luthfi.

Pihaknya juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai bagian dari pendekatan pentahelix dalam penanganan kebencanaan. Koordinasi dilakukan bersama DPRD, BUMN, pihak swasta, Baznas, hingga PMI.

“Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi. Karena itu, kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, untuk mendukung upaya penanganan jika dibutuhkan,” tegasnya.

Luthfi menambahkan, dari sisi ketersediaan air baku, kondisi saat ini masih relatif aman. Sejumlah sumber mata air utama yang dipantau masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, meski pengawasan tetap dilakukan secara berkala.

Sebagai langkah respons cepat, masyarakat dan pemerintah desa diimbau untuk segera melaporkan, apabila mulai terjadi krisis air bersih.

“Mekanisme pengajuan dropping air dapat disampaikan melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan ke BPBD untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (eko/redaksi)