Semarang, infojateng.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menunjukkan akselerasi signifikan dalam penanganan backlog perumahan. Hingga triwulan I 2026, sebanyak 282.312 unit rumah bagi warga miskin berhasil dibangun. Hal ini menjadi bukti hasil kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemenuhan hunian layak.

Capaian tersebut merupakan akumulasi pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan.

Rinciannya meliputi APBN sebanyak 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, CSR dan Baznas 4.012 unit, serta sumber lainnya sebesar 219.524 unit. Selain itu, terdapat pembaruan data sebanyak 6.184 unit.

Baca Lainnya :

• Presensi Fiktif, Sekda Jateng Ancam Sanksi Tegas 3.000 ASN Brebes0
• Produktivitas Pekerja Jateng Penuhi Standar Perusahaan Global0
• Bupati Klaten Lantik Pengurus Masjid Agung Al Aqsha, Ini Amanat yang Disampaikan0
• 1.285 Jemaah Haji Cilacap Siap Diberangkatkan ke Tanah Suci, Didominasi Lansia0
• Bupati Jepara Alokasikan Rp200 Miliar per Tahun untuk Perbaikan Jalan0

Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.

“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujar Boedyo, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.

Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Ahmad Luthfi.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.

“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap Gubernur.

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kini dapat menempati rumah layak setelah sebelumnya tinggal menumpang.

“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah kepikiran bisa punya rumah sendiri,” ujarnya.

Sebagai penjual bakso bakar keliling, penghasilan Subali tidak menentu. Namun kini, ia bersama istri dan anaknya bisa menikmati hunian yang lebih nyaman dan layak.

“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar,” katanya.

Sumar, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, juga merasakan manfaat program renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi tembok bata berlapis semen.

“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” ujarnya.

Sebagai petani sekaligus pekerja serabutan, Sumar mengaku kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi. Penghasilannya yang tidak menentu membuat rencana renovasi kerap tertunda.

“Kadang buruh tani, kadang ikut tukang batu. Ingin memperbaiki rumah tapi belum punya biaya. Alhamdulillah sekarang bisa direnovasi,” katanya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut membuatnya lebih tenang dan termotivasi dalam bekerja. Kini, ia bersama istrinya dapat menempati rumah yang lebih layak dan kokoh.

“Rasanya lega, sekarang rumah lebih kuat dan atapnya sudah bagus,” tandasnya.

Bagi Subali, Sumar, dan ratusan ribu warga penerima manfaat program RTLH Jateng, rumah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kehadiran negara yang nyata bagi masyarakat kecil. (eko/redaksi)