Rembang, infojateng.id – Pemanfaatan kemajuan teknologi pertanian membuahkan hasil manis bagi petani di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

Panen raya padi yang digelar Kamis (12/2/2026) bersama Bupati Rembang Harno, petani setempat mencatat keuntungan hingga sekitar Rp30 juta per hektare, dalam satu musim tanam.

Ketua Kelompok Tani Budi Luhur Desa Mojorembun, Karyono menjelaskan, panen kali ini memanfaatkan berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) modern. Mulai dari combine harvester, transplanter roda empat, hingga drone yang digunakan untuk penyemprotan pupuk dan pestisida.

Baca Lainnya :

• Bikin Bangga, Kawasan Industri-KEK Dongkrak Ekonomi Jawa Tengah 5,37 Persen0
• Perkuat Sektor Pariwisata Jateng, Kiprah Pengusaha Hotel dan Restoran Digenjot0
• Tangani Banjir Pekalongan, Pemprov Jateng Kerahkan Pompa hingga Salurkan Logistik Ratusan Juta0
• Relokasi Korban Tanah Gerak Tegal Dikebut, Pemprov Jateng Kaji Geologi Lahan Huntara0
• Pemprov Jateng Butuh Peran Aktif Mahasiswa Atasi Persoalan Kemasyarakatan0

Modernisasi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas hasil panen.

Disampaikan, produksi padi dalam satu hektare mencapai 6.700 kilogram. Dengan harga gabah kering panen (GKP) Rp7.100 per kilogram, total pendapatan kotor petani mencapai Rp47.570.000.

“Biaya produksi satu hektare sekitar Rp17.512.000. Setelah dikurangi biaya tersebut, petani memperoleh keuntungan Rp30.038.000. Alhamdulillah, petani modern sekarang penghasilannya bisa setara sekitar Rp7,5 juta per bulan,” terang Karyono.

Sementara itu, Bupati Rembang Harno mengaku senang melihat capaian tersebut. Menurutnya, tingginya hasil produksi dan harga jual gabah tak lepas dari konsistensi pemerintah, dalam mendorong modernisasi pertanian melalui bantuan alsintan.

“Saya yakin, ke depan semua desa akan tercukupi kebutuhan alsintannya, karena setiap tahun pemerintah memberikan bantuan. Saya minta alsintan yang sudah diberikan dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar bupati.

Selain itu, bupati juga menanggapi usulan petani terkait normalisasi jaringan irigasi di desa setempat. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah maupun pemerintah pusat, agar penanganan irigasi dapat direalisasikan melalui skema kolaborasi pendanaan.

“Mana yang bisa ditangani daerah akan kita ambil. Kalau bisa masuk provinsi, kita dorong ke provinsi. Kalau pusat yang bisa masuk, kita kolaborasi,” pungkasnya. (eko/redaksi)