Semarang, infojateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah kolaboratif dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

“Kami menerapkan collaborative government. Membangun daerah tidak bisa sendiri, semua harus dirangkul. Together we can, bersama-sama kita bisa,” tegas Luthfi saat menghadiri Rakernas ke-VIII KAI di Semarang, Jumat (17/4/2026).

Baca Lainnya :

• Bergerak Bersama, Mahasiswa Diajak Berkolaborasi Bangun Jateng 0
• Lewat Sertifikasi Halal, 17.500 Pedagang Bakso di Jateng Didorong Naik Kelas0
• Pemprov Jateng Bangun Kemandirian Ekonomi Santri Melalui Koperasi0
• Pemprov Jateng Siapkan Hadiah Belasan Juta Rupiah Lomba Penulisan Artikel untuk Mahasiswa 0
• Aktif dan Adaptif di Era Digital, Polda Jateng Raih Tiga Penghargaan Nasional0

Menurutnya, advokat memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat mencari keadilan, terutama melalui layanan pos bantuan hukum (Posbankum).

Luthfi menekankan, advokat tidak sekadar menjalankan profesi, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia.

“Advokat harus hadir menciptakan ketertiban dan keamanan melalui pendampingan hukum. Ini penting dan selaras dengan program pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi ke daerah. Dengan sistem hukum yang kuat, iklim investasi akan semakin kondusif.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas ke-VIII KAI, Diewang Purnama, menyebut forum tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus menyusun program kerja ke depan.

Rakernas ini diikuti oleh perwakilan pengurus KAI dari seluruh Indonesia, dengan fokus memperkuat profesionalisme, integritas, serta kesiapan advokat dalam menghadapi tantangan zaman. (one/redaksi)