Jepara, infojateng.id – Pemerintah memulai program gentengisasi sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penggunaan produk UMKM dalam pembangunan perumahan rakyat.

Program gentengisasi dinilai berpotensi menggerakkan roda perekonomian lokal, khususnya bagi para pengrajin genteng dan sektor pengembang perumahan di Kabupaten Jepara.

Ketua Paguyuban Forum Komunikasi Developer Property (FKDP) Jepara, Habli Mubarok, mengatakan bahwa penggunaan genteng dan batu bata merah sebenarnya sudah lama diterapkan oleh sejumlah pengembang di Jepara. Namun, terkait program gentengisasi, tidak semua pengembang memberikan dukungan penuh.

Baca Lainnya :

• 230 Pelaku Usaha di Jepara Dapat Pendampingan Akselerasi Sertifikasi Halal0
• Stop Hoaks! Masyarakat Diajak Cek Fakta di Era Informasi Digital0
• Sekda Sumarno Minta Pemerintah Pusat Perbanyak Event Nasional di Jateng0
• Gubernur Jateng Ingin Dongkrak Produksi Susu Lewat Kontes Sapi Perah 0
• SMAN 2 Cilacap Raih Medali Perak JNSF Tahun 20260

Menurut dia, salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas produksi genteng di Jepara. Selain itu, terdapat selisih biaya produksi jika dibandingkan dengan penggunaan atap galvalum.

“Selisih biaya produksinya sekitar Rp1–2 juta jika menggunakan genteng. Namun hal itu tidak terlalu dipersoalkan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Meski demikian, ia berharap para pengrajin genteng dapat meningkatkan kapasitas produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan pasar, terutama jika program gentengisasi dijalankan secara lebih luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Moh Eko Udyyono, menyebutkan bahwa pembangunan perumahan di Jepara sepanjang 2018 hingga 2026 mencapai 18.934 unit yang tersebar di 10 kecamatan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 50 % unit rumah telah terbangun, sementara sisanya sekitar 9 ribu unit masih dalam tahap perencanaan atau belum dibangun.

Eko menjelaskan, satu unit rumah subsidi dengan ukuran 30×60 meter membutuhkan sekitar 1.000 genteng. Dengan harga rata-rata Rp1.500 per buah, potensi perputaran ekonomi dari program gentengisasi diperkirakan mencapai Rp13,5 miliar.

“Total perputaran uang yang bisa diserap UMKM genteng di Jepara dari program gentengisasi sekitar Rp13,5 miliar. Kami berharap itu bisa terserap oleh UMKM genteng di Jepara,” jelasnya.

Meski memiliki potensi besar, Eko menegaskan bahwa program gentengisasi saat ini masih bersifat imbauan dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat mewajibkan pengembang untuk menggunakan genteng.

“Kami sudah menyampaikan imbauan kepada pengembang perumahan. Namun karena dari pusat juga sifatnya imbauan, kami di daerah hanya bisa mengimbau,” kata Eko.

Kendati demikian, respons pengembang terhadap program ini dinilai cukup positif. Sebagian besar pengembang disebut mendukung karena dinilai mampu mendorong pertumbuhan UMKM lokal, khususnya pengrajin genteng di Jepara.

Saifuddin, pengrajin genteng asal Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara mengatakan, bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Jika dulu terdapat sekitar 100 pengrajin di desanya, kini hanya tersisa sekitar 25 orang yang masih aktif memproduksi genteng.

"Banyak yang sudah berhenti. Ada yang beralih menjadi peternak kerbau atau kuli bangunan karena biaya produksi tidak menutup harga jual," ujar Saifuddin saat ditemui di rumahnya.

Ia mengenang masa sulit lima tahun lalu ketika harga genteng anjlok hingga Rp500.000 per 1.000 keping, yang memicu eksodus besar-besaran para pengrajin dari sektor ini.

Saat ini, Saifuddin mampu memproduksi antara 450 hingga 500 keping genteng perhari dengan tenaga mandiri. Adapun harga jual di tingkat pengrajin saat ini berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per 1.000 keping. Meskipun harga sudah mulai membaik, permintaan pasar masih sangat bergantung pada musim.

"Kami para pengrajin genteng menaruh harapan besar pada rencana program pemerintah, termasuk program pembangunan yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo," ujar Saifuddin.

Ia menilai, jika proyek pemerintah menggunakan genteng hasil pengrajin lokal, maka permintaan dan harga akan terangkat. Selain pasar, kendala utama yang dihadapi adalah permodalan.

Saifuddin berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Harapannya dipermudah saja. Kalau memang untuk usaha, prosesnya jangan berbelit-belit atau terlalu lama. Modal itu penting supaya kami punya daya tawar dan tidak terburu-buru menjual dengan harga rendah ke bakul," haranya.

Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga kualitas produksi serta kestabilan harga agar program ini dapat berjalan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk akses permodalan dan pelatihan bagi pengrajin, dinilai menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Dengan berbagai dampak positif yang mulai terlihat, program gentengisasi dinilai bukan hanya sebagai kebijakan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. (eko/redaksi)