KENDAL – Digitalisasi pemerintahan merupakan pekerjaan rumah pemerintah Indonesia untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Tidak hanya dari sistem dan sarananya saja yang dipersiapkan, namun sumber daya juga perlu dibekali dengan literasi digital.
Hal tersebut kini tengah digarap pemerintah Indonesia, salah satunya dengan program literasi digital yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan telah mengerucutkan kecakapan literasi yang harusnya ditanamkan kepada warga Indonesia. Yaitu meliputi digital culture, digital ethic, digital skill, dan digital safety.
Staf Khusus Kementerian Kominfo, Philip Gobang, mengatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya membuka peta jalan digital yang rencananya terealisasi pada 2024 mendatang. Yaitu dengan fokus pada pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
“Literasi digital menjadi salah satu fokus dalam peta jalan digital Indonesia. Melalui peta ini talenta digital dipersiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang cepat. Mereka dituntut menggunakan internet dan media digital tidak hanya untuk mendapatkan manfaat tetapi juga membuka peluang terhadap berbagai persoalan,” ujar Gobang kepada ratusan peserta webinar literasi digital yang digelar untuk warga Kabupaten Kendal, Kamis (15/7/2021)
Ia mengatakan, transformasi digital menuntut kecepatan beradaptasi terhadap perubahan yang seringkali tak terduga dan cepat. Lingkungan digital juga mendorong kecepatan talenta digital dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam situasi yang dinamis serta saling ketergantungan dengan kondisi sekitar.
Sedangkan kondisi yang tidak normal menuntut talenta digital untuk berpikir out of the box, di luar wilayah keahlian dan kemampuan. “Literasi digital itu bagaimana upaya kita dalam membangun budaya digital dengan kreatif, positif, dan inovatif,” imbuh Gobang.
Sementara itu Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah menyoroti tentang keamanan digital yang cukup riskan jika tidak dirawat oleh penggunanya. Keamanan digital sama pentingnya dengan menjaga diri. Ia mencontohkan adanya kebocoran data yang dapat menimbulkan berbagai kerugian.
“Data pribadi dalam dunia digital adalah aset. Jika data pribadi bocor bakal terjadi kerugian ekonomi berupa pemalsuan data yang dapat digunakan untuk kejahatan digital. Kerugian politik, serta sosial budaya seperti timbulnya konflik, penyalahgunaan nama baik,” ujar mantan anggota DPR RI itu.
Kebocoran data tersebut bisa terjadi, lanjut wartawan senior itu, karena pengguna media digital yang kurang peduli dan kurang cakap digital. “Artinya, kemampuan untuk mengamankan data digital serta literasi digital harus ditingkatkan. Meskipun pada dasarnya keamanan digital tidak terjamin secara sempurna,” tegas Bambang.
Akan tetapi, lanjut Bambang, ada hal yang masih bisa dilakukan oleh talenta digital agar kebocoran data tidak terjadi. “Hati-hati dan waspada menyerahkan data pribadi. Selektif memberi persetujuan data di platform digital, waspada akun-akun ilegal, dan tidak mudah terbujuk harga murah, hadiah, dan fasilitas gratis,” tuturnya.
Ia menyampaikan, sistem digital memang rawan penyalahgunaan data, sebab belum ada perlindungan yang cukup aman baik secara teknis maupun hukum. Oleh sebab itu, pengguna internet dan media digital harus pandai melindungi diri. Sedangkan pemerintah dan negara berkewajiban melindungi data warga negara agar tidak disalahgunakan. (*)
