GROBOGAN – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menggelar webinar literasi digital untuk masyarakat Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (23/7/2021). Kali ini, ada setidaknya 340 peserta yang ikut dalam diskusi yang dengan tema “Suara Demokrasi di Ranah Digital”.
Literasi digital merupakan program nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk menciptakan masyarakat yang cakap digital. Literasi digital ini mencakup kompetensi dalam digital culture, digital skill, digital ethics, dan digital safety.
Kegiatan hari ini dipandu oleh moderator acara Nadia Intan (business manager), dengan narasumber Rinduwan (GP Ansor Grobogan), Dewi Bunga (dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar), Muhammad Achadi (Ceo Jaring Pasar Nusantara), M. Machruz (komisioner KPU Grobogan).
Bicara tentang demokrasi, Muhammad Achadi menyoroti bagaimana peran media digital telah mengubah penyampaian aspirasi hingga kritik terhadap pemerintah. Ia mengatakan, pilar demokrasi tidak hanya pada trias politica (eksekutif, legislatif, yudikatif), tetapi juga melibatkan pers atau media sebagai pihak yang independen dan mampu menggerakkan masyarakat.
Bahkan, dengan adanya platform digital, kultur demokrasi bisa dilakukan oleh siapa saja. “Penggembala opini di ruang media secara resmi ada jurnalis media yang keberadaannya dilindungi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dipastikan jika melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Dalam perkembangannya, muncul juga jurnalisme warga yang terdiri dari kelompok masyarakat yang senang menulis,” jelas Achadi.
Melalui platform digital, content creator, influencer, bahkan pendengung atau buzzer juga merupakan kelompok yang punya pengaruh dalam menggiring opini masyarakat. Di sisi lain, kehadiran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta influencer yang baik menjadi bagian yang menjernihkan residu di ruang digital.
“Demokrasi di media sosial pada intinya untuk menyampaikan aspirasi, ikut berpartisipasi, civic engagement, regulasi, kontrol sosial menuju keadilan dan kesejahteraan sosial,” ujar Achadi.
Dalam perspektif lain, M. Machruz berpendapat, demokrasi tidak terlepas dari etika. Sebab demokrasi bukan hanya mengenai pemerintahan saja tetapi juga tentang manusia dan masyarakat itu sendiri. Nilai etika demokrasi pada hakikatnya adalah pengakuan perbedaan dan juga solusi menghadapi perbedaan yang tidak mengarah pada kekerasan, anarki, dan tirani.
“Ada etika berdemokrasi yang harus dijunjung, yaitu menjunjung tinggi terhadap perbedaan. Nilai etis mengutamakan kepentingan rakyat, nilai etika bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan prinsip good governance, juga penegakan hukum yang menjunjung nilai-nilai dalam perwujudan demokrasi,” terang Machruz.
Sayangnya, semakin mudahnya menyuarakan demokrasi juga menimbulkan ancaman lain. Di antaranya adalah ancaman politik identitas yang mengarah isu agama atau etnis tertentu. Munculnya intoleransi, hate speech, hoaks, dan sikap pesimistis. Media sosial selain memberikan angin positif juga memunculkan dampak negatif yang sebenarnya timbul dari penggunanya.
Hal itu menandakan lemahnya etika dalam berdemokrasi. Ada faktor-faktor yang melemahkan etika dalam berbangsa. Dari faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi dan kuatnya intensitas intervensi global. Juga, pengaruh budaya luar yang gampang sekali masuk di tengah transformasi digital.
“Sedangkan faktor internal melemahnya etika kehidupan berbangsa disebabkan lemahnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dasar negara, ketidakadilan ekonomi, kurang adanya teladan, penegakan hukum tidak berjalan optimal, dan keterbatasan kemampuan budaya,” imbuhnya.
Secara garis besar, Machruz menyebutkan, etika berdemokrasi dalam ranah online tetap harus mengedepankan adiluhur budaya bangsa Indonesia. (*)
