Pati – Para pelaku usaha pariwisata mengaku menyerah dan mengibarkan bendera putih dengan keadaan pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 yang saat ini menjepit perekonomian mereka.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pun meminta kepada pemerintah untuk kembali menggalakkan bantuan maupun kebijakan agar beban para pengusaha ini terangkat.
Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) pada DPRD Kabupaten Pati Narso berharap pemerintah memberikan keringanan angsuran kredit.
“Insentif-insentif yang dulu pernah diberikan pemerintah terhadap sektor usaha terutama pariwisata ya atau sektor lain yang terdampak itu bisa diberikan kembali. Contoh misalnya relaksasi pajak dan seterusnya,” ujar politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ia yakin dengan langkah ini para pengusaha di bidang pariwisata dapat sedikit bernafas. “Sehingga para pelaku usaha itu bisa terkurangi bebanny,” imbaunya.
Sebelumnya, para pelaku wisata di Kabupaten Pati melakukan protes kepada pemerintah. Berbagai Mereka menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada golongannya.
Salah satu pengusaha penyedia jasa bus pariwisata, Kasiadi, mengaku terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja para karyawannya lantaran banyak hutang dan kurangnya peran pemerintah dalam memecahkan permasalahan ini.
Menurut dia, beberapa koleganya juga melakukan hal yang sama. “Bus banyak yang dijual. Karena pemerintah juga kurang perhatian dengan pelaku perjalanan wisata,” ujar Kasiadi, Kamis (22/7/2021)
Kasiadi menuturkan banyak pengusaha bus pariwisata yang masih mempunyai kewajiban menyicil kredit bus setiap bulannya. Di masa pendemi Covid-19 ini, mereka tidak bisa membayar kredit lantaran tidak adanya pemasukan
“Diketahui banyak mereka berhubungan dengan leasing dengan perbankan tetapi mereka tidak mempunyai income, pendapatannya nol rupiah,” tutur Kasiadi. (*)