PATI – Usai dilantiknya empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, mereka akan fokus dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan oleh ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin.
Menurutnya, sebelumnya Bupati Pati Haryanto sudah mengingatkan hal terdebut, ia menyampaikan, paling lambat satu bulan setelah dilantik, pihaknya akan membuat alat kelengkapan terlebih dahulu.
Setelah itu baru pembahasan APBD maupun raperda lainnya. terkait dengan raperda tahun lalu tetapi belum selesai dalam pembahasan, tentunya akan menjadi perioritas tahun ini. Setelah itu, baru kemudian perda-perda yang lain juga mengikuti.
“Setelah membentuk alat kelengkapan, rencananya kami akan mambahas APBD 2020. Tetapi tadi Bupati mengingatkan juga terkait Raperda RTRW. Kami akan bahas itu juga. Kalau ada perda bermasalah dan ada masukan-masukan, kami juga akan membahas itu,” jelasnya.
Ali Badruddin melanjutkan, poin yang penting adalah pembahasan perda RTRW agar sesuai dengan tata ruang di wilayah Pati. Selain itu, pembahasan perda RTRW juga bertujuan agar para investor tidak lari ketika mau berinvestasi di Pati.
Tak hanya itu, ketua DPRD juga menyinggung terkait peluang terhadap revisi peraturan daerah mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL). Akan tetapi pihaknya terlebih dahulu membicarakan kepada eksekutif.
“Kalau terkait revisi perda PKL, kami tentu harus berbicara dahulu kepada bapak Bupati. Legislative perlu duduk bareng lebih lanjut dengan Eksekutif. Jika perlu dilakukan revisi, ya akan kami lakukan. Tak hanya itu, termasuk perda-perda yang juga kurang pas akan kami sempurnakan,” jelasnya.(Redaksi)