SURAKARTA– Bupati dan Walikota se-Jateng bersepakat untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah. Gu
Dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak di bangku sekolah, peserta didik memiliki jiwa antikorupsi. Itu akan menjadi benteng kelak ketika mereka dewasa atau menjaga pejabat tidak melakukan korupsi.
Kesepakatan para bupati dan walikota itu dituangkan dalam penandatanganan implementasi pendidikan anti korupsi Bupati/Walikota se-Jawa Tengah. Itu digelar di sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Ju’mat (27/09/2019)
Penandatanganan itu disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai inisiator dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Bale Tawang Arum, Surakarta.
Pada kesempatan itu, Ganjar meminta upaya-upaya pencegahan korupsi tidak menunggu pelatihan di dalam kelas yang dilakukan KPK, tetapi juga pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, ada beragam cara.
Misalnya membentuk agen antikorupsi yang bisa dilepas di tengah masyarakat. Cara-cara formal maupun non formal dengan metodologi yang tepat, agar bisa menjadi rule model di berbagai daerah.
“Kita juga dorong perguruan tinggi untuk program KKN-nya tematik, bicara anti korupsi. Sosialisasi antikorupsi bisa ke sekolah, memasukkan ke kurikulum. Di TK misalnya dengan membuat permainan-permainan,” katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyadari, untuk menjadi bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota butuh biaya tinggi. Akan tetapi, untuk mengembalikannya, jangan sampai salah langkah dengan melakukan korupsi.
“Jika mengembalikannya dengan cara yang tidak baik, ya kena KPK,” tandas Ganjar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Jumeri mengatakan, saat ini sudah ada buku-buku pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh KPK.
“Kita akan pelajari dan diterapkan di sekolah,” imbuh Jumeri.(redaksi)
