SEMARANG– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menargetkan ada 367 sekokah yang menerapkan pendidikan antikorupsi. Hingga saat ini sudah ada 23 sekolah yang menjadi pilot project sekolah berintegeritas.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dari 367 itu, 160 di antaranya SMA Negeri. Sekolah berbasis kurikulum antikorupsi tersebut bakal mendapat pengawalan khusus dari KPK. Penerapan kurikulum itu mulai jenjang SD hingga SMA.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng Jumeri mengatakan, KPK bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jateng. Ke-23 sekolah percontohan itu nantinya akan memaparkan kurikulum tersebut secara berkala.
“Targetnya 367 sekolah itu bakal mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di mapel (mata pelajaran) pada akhir tahun ini,” tuturnya.
Kurikulum antikorupsi yang akan disisipkan di antaranya tak ada lagi biaya sekolah di luar prosedur, menyisipkan materi antikorupsi di setiap mata pelajaran, membuat slogan-slogan antikorupsi, hingga merevisi peraturan yang membuka peluang untuk korupsi.
“Guru-guru yang sudah menyusun silabus atau perencanaan pengajaran antikorupsi yang dimasukkan ke Mapel akan menyampaikan itu. Teman-teman nanti mengembangkan draft dari KPK,” kata Jumeri.
Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK, Anissa Rahmadhany, mengatakan, KPK telah menyiapkan draft sebagai acuan penerapan pendidikan antikorupsi bagi siswa di setiap mata pelajaran.
“Kita sedang mengerjakan proses implementasi karena masih butuh sinergi. Misalnya di PKN, di pendidikan karakter akan dimasukkan di pendidikan ekstrakurikuler. Kemudian kita melakukan sosialisasi lewat media-media kekinian, lewat film pendek misalnya,” katanyawe
