Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Digital

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Digital

infojateng.id - 11 September 2021
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Digital
Foto: Arbi Anugrah/detikcom - (infojateng.id)
Penulis
|
Editor

BANYUMAS – Direktur Joglo Property Abbas Firdaus Basuni mengungkapkan, desa digital saat ini sudah bukan lagi wacana, seperti yang diidamkan belasan atau bahkan puluhan tahun silam. Di era digital ini, desa digital semakin bertumbuh dan terwujud ketika anggaran untuk desa sudah teralokasi ke seluruh desa di Indonesia dan jalan pemberdayaan masyarakat lewat desa yang segalanya terhubung dengan fasilitas internet telah dimulai.

”Ruang digital yang diwujudkan lewat desa digital menjadi basis peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, bahkan politik,” kata Abbas, saat menjadi pembicara pada webinar literasi digital bertema “Kiat Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital” yang digelar Kementerian Kominfo untuk masyarakat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (10/9/2021).

Dalam webinar yang diikuti 327 peserta itu, Abbas menegaskan, desa digital menjadi satu keniscayaan yang lahir dari transformasi teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan dunia digital tanpa pandang geografis. ”Dunia digital yang memudahkan segalanya membuat dunia seolah dilipat, teknologi informasi menjadi instrumen dominan penggerak laju sejarah peradaban umat manusia dan menembus dinding teritorial wilayah,” kata Abbas.

Lahirnya desa digital berkat teknologi informasi ini, lanjut Abbas, bisa menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan. Di mana putaran uang dalam jagat digital tak lagi membatasi desa-kota, karena kemudahan yang diberikan. ”Desa digital untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki kekuatan besar, khususnya dalam produk lokal UMKM-nya, agar terdorong go national dan go international.

Desa digital, masih menurut Abbas, juga mendorong transformasi demokrasi, partisipasi, dan transparansi sebagai bagian pemberdayaan masyarakat desa. ”Prinsip pemberdayaan teknologi digital di desa harus mampu menerapkan prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan,” ujarnya.

Teknologi informasi yang menerapkan prinsip kesetaraan, contohnya mendorong warga desa bisa semakin terlibat urun rembuk dalam pembangunan desanya. Jadi, kebijakan-kebijakan pembangunan tak hanya di tangan pemerintah desa, melainkan ada kanal untuk suara warga yang diwadahi melalui ruang digital sederhana.

Sedangkan transformasi teknologi yang membawa kemandirian desa, misalnya desa dapat memanfaatkan teknologi untuk memajukan UMKM lokal di wilayahnya.

Sementara itu, narasumber lain dalam webinar ini, Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Iman Sukri menyatakan, dalam memberdayakan desa di ruang digital, para pengampunya tetap perlu menerapkan apa yang disebut etika digital.

”Artinya, ada studi mengenai etiket pribadi secara profesional dan tata krama secara online, bagaimana komunikasi membangun desa digital dan kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya berjalan selaras,” ujar Iman.

Adapun Ketua Dewan Pembina Internet Development Institute Sigit Widodo, dalam paparannya mengungkapkan, desa digital menjadi hal yang tak terelakkan dengan melihat komposisi wilayah geografis Indonesia yang merupakan negara agraris dan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk 2020 yang sebesar 270,20 juta jiwa didominasi kalangan generasi digital.

Sigit menyebut, komposisi penduduk Indonesia sebanyak 27,94 persen merupakan generasi Z, kemudian 25,87 persen merupakan generasi Y atau milenial, sebanyak 21,88 persen merupakan generasi X atau digital, lalu 11,56 persen merupakan generasi Baby Boomers, kemudian 10,88 persen merupakan generasi Pos Gen X, dan 1,87 persen merupakan generasi pre-Baby Boomers.

”Dengan kondisi itu, desa bisa mandiri lebih cepat dari kota dengan syarat pengelolaan sumber daya yang tepat, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal,” kata Sigit.

Dimoderatori oleh Fernand Tampubolon, webinar kali ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni peneliti Magister Administrasi Publik (MAP) UGM Nanik Lestari serta Safira Hasna selaku key opinion leader. (*)

Tinggalkan Komentar

Mungkin Anda melewatkan ini

Close Ads X