SEMARANG– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (DILKUMJAKPOL), TNI dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Rabu (22/09).
Kegiatan yang terpusat di aula Kanwil Kemenkumham Jateng itu dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara virtual.
Dari ruang kerjanya, Ganjar memberikan apresiasi atas terlaksananya Rakor tersebut. Menurutnya, ini merupakan langkah tepat mengantisipasi persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
“Saya menyambut gembira konsolidasi yang dilakukan dengan cepat karena memang tantangan di Kanwil Kumham, wabil khusus yang di Lapas, mendapatkan tantangan yang cukup besar,” tuturnya saat memberikan sambutan
“Saya merasa terhormat diajak terlibat untuk bicara soal ini, karena sebenarnya saya biasanya memantau saja dari luar,” tambahnya.
Politikus partai PDIP ini merasa, kondisi Lapas dan Rutan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak dan menjadikan rakor ini, media untuk menemukan solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan.
“Tentu saja kita melihat kondisi-kondisi Lapas, yang kalau kita perhatikan, betul membutuhkan perencanaan, evaluasi dan kemudian di beberapa titik perlu mendapatkan perhatian khusus,” ulasnya
“Mudah-mudahan di dalam Rakor ini semua berani terbuka, berani menyampaikan uneg-uneg. Apa yang menjadi problem, agar kemudian kita tidak menyampaikan sesuatu yang klise. Agar juga kita kemudian bisa melakukan improvement, perbaikan-perbaikan dari mana kita (bisa) mengontrol,” sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyatakan bahwa pihaknya telah membangun kerjasama, koordinasi dan sinergitas yang baik dengan seluruh unsur penegak hukum, TNI dan Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya, dalam pelaksanaan program vaksinasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan di Jawa Tengah.
“Bahwa kami dengan koordinasi pak Gubernur, berkoordinasi dengan Pak Panglima (Pangdam) dan Kapolda, kami telah menyelesaikan untuk vaksinasi warga binaan kami yang jumlahnya 13000 orang,” ungkapnya Kakanwil dalam sambutan selamat datangnya.
Atas dasar itu, Yuspahruddin menilai koordinasi harus terus dilakukan, agar persoalan dalam penegakan hukum dan hal lainnya mampu diselesaikan dengan baik.
“Dalam hal ini kita memang harus bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” katanya.
“Tentu banyak persoalan-persoalan kita di Jawa Tengah ini dalam rangka penegakan hukum. Nanti akan dilakukan rapat kerja (Rakor). Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami benar-benar memohon, mengharapkan kita semua bisa bersinergi termasuk dengan TNI dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan laporan Ketua Panitia, Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, maksud diselenggarakannya Rakor adalah untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Dengan tujuan, menguatkan peran koordinasi dan konsultasi antar penegak
hukum dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana serta mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, untuk memperjelas, memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan serta mengoptimalisasikan pekerjaan yang melibatkan sejumlah unit kerja yang memegang peranan penting dalam Criminal Justice System.
Kegiatan pembukaan diikuti oleh perwakilan dari Polda Jateng, Kejati Jateng, Pengadilan Tinggi Semarang, Kodam IV Diponegoro, BNN dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Tampak juga seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng yang hadir secara virtual.(*)
