WONOGIRI – Perilaku milenial di era digital bisa ditandai dengan berbagai hal. Yang parti mereka tidak tertarik dengan isu politik, maupun persoalan-persoalan pelik yang banyak menguras energi pikiran lantaran milenial cenderung suka yang praktis.
“Yang cukup terlihat, generasi milenial sering terpicu oleh isu-isu, dan apa saja yang sedang di internet bisa dijadikan sebuah pembahasan bagi generasi milenial,” kata Ketua Lakpesdam NU Dwi Anggoro saat menjadi pembicara webinar literasi digital bertema “Mengembangkan Toleransi dalam Pergaulan di Era Digital” yang digelar Kementerian Kominfo untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Kamis (28/10/2021).
Dalam webinar yang diikuti 300-an peserta itu, Dwi mengatakan ciri lain generasi milenial adalah perilakunya yang menggunakan pendekatan digital dalam berinteraksi. Kaum milenial aktif di media sosial sebagai bentuk keterlibatan dalam proses politik, dan bentuk partisipasinya beragam.
“Seperti mengajukan petisi, mengumpulkan atau memberikan donasi atau bergabung dengan forum diskusi kritis,” kata dia.
Tak bisa diabaikan pula, generasi milenial juga cenderung individualis. “Sikap individualis milenial tergolong kuat meski mereka sering menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui media digital. Tapi mereka rentan dirasuki logika-logika individualisme sebagaimana kebanyakan masyarakat saat ini,” kata dia.
Namun, ujar Dwi, ada fenomena menarik dibalik individualisme generasi milenial ini. Yakni bahwa sikap toleransi generasi milenial di era digital ini ternyata cukup tinggi.
Peneliti PPIM UIN Jakarta mengungkap bahwa mayoritas mahasiswa atau 69,83 persen memiliki sikap toleransi yang tergolong tinggi. Sedangkan 30,6 persen lainnya memiliki sikap toleransi yang rendah.
“Hal ini bisa terjadi dengan melihat perjalanan demokrasi di era digital,” kata dia. Dwi mengatakan 20 tahun pasca reformasi perubahan pergaulan bangsa Indonesia secara global mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital di segala bidang.
Sebuah keniscayaan media digital pun berkembang hingga hari ini, bahkan turut menjadi salah satu instrumen demokrasi ruang publik yang tetap kritis terhadap saluran informasi yang sengaja dibuat sebagai proxy untuk memunculkan perdebatan dan pertentangan di masyarakat.
“Demokrasi pasca reformasi pasca tahun 1998 membuat Indonesia sempat mengalami overlap demokrasi,” kata dia. Maksudnya demokrasi yang tanpa batas dan sangat liberal dan berdampak pada semua bidang baik kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.
“Fenomena ini berkembang dengan berjalannya pemilu langsung, primordialisme kelompok, juga sektarianisme beragama,” kata dia.
Narasumber lain, dosen Sosiologi UGM Yogyakarta Mustaghfiroh Rahayu mengatakan dengan kebebasan besar di ruang digital itu hendaknya disertai pemahaman keamanan digital sebagai kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
“Ada sejumlah indikator kompetensi keamanan digital,” kata dia. Antara lain pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras, pengetahuan dasar identitas digital dan data pribadi di platform digital, pengetahuan dasar mengenai penipuan digital, pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital dan minor lsetting atau catfish.
Webinar itu juga menghadirkan narasumber anggota KPU Jateng Paulus Widiyantoro, Sekretaris LPPM UNU Yogyakarta Suharti, dan dimoderatori Bobby Aulia serta Billy Wardana selaku key opinion leader. (*)
