PATI-Bupati Pati Haryanto kemarin meresmikan proyek penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Pati.
Menurut Bupati, jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ini, pembuatannya membutuhkan proses yang panjang yaitu sekitar 13 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2006.
“Yang mana Pemerintah Kabupaten Pati mulai dari proses membebaskan lahan, perizinan, penimbunan serta pemadatan”, kenang Haryanto.
Bupati menambahkan, pihaknya maupun masyarakat umum tidak bisa membayangkan apabila jalan lingkar selatan ini tidak ada. Pasti akan terjadi macet di titik lokasi seperti di Pusat Kuliner, Alun-alun maupun tempat-tempat perbelanjaan.
“Namun alhamdulillah, dengan pembebasan lahan kurang lebih 12,38 Km ini, dapat dibangun jalan lingkar hingga tuntas sepenuhnya menjadi dua jalur di tahun 2019 ini,” ujar Bupati.
Haryanto berharap agar jalan ini dapat dinikmati para pengguna jalan. Khususnya kendaraan lintas provinsi dan juga sekaligus sebagai pengurai kemacetan.
“Penuntasan jalan lingkar ini momennya juga sangat tepat yaitu saat di mana pemerintah sedang mempersiapkan jalur transportasi untuk mudik menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2020,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Kementrian PUPR yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII. Sebab jalan ini selain dapat dinikmati warga Pati juga efektif untuk mengurai kemacetan dalam kota Pati.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Ahmad Cahyadi menyampaikan, pembangunan jalan lingkar Pati ini adalah melanjutkan pembangunan yang sebelumnya telah dimulai oleh Pemkab Pati.
“Kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pusat, yakni Kementrian PUPR Direktorat Bina Marga yang mulai menangani pada tahun 2007 hingga sekarang. Dan pada tahun 2019 ini telah tuntas diselesaikan,” ujarnya saat diwawancarai.P
anjang jalan lingkar selatan ini menurutnya ialah 12,38 Km dan memiliki lebar 4 lajur yang mana jika diukur dari dari tepi sampai tepi saluran air sekitar 19 meter.
Ia juga mengatakan bahwa jalan telah didesain sedemikian rupa a agar sesuai dengan standard.
“Untuk anggarannya sebesar Rp 229 milyar ditambah dengan pembebasan lahan yakni sekitar Rp 17 milyar. Sehingga total anggaran Rp 246 milyar, atau hampir Rp 250 milyar,” paparnya. (redaksi)
