Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menilai kondisi pandemi Covid-19 membuat pemerintah dilema dalam membuat kebijakan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berimbas pada lemahnya ekonomi masyarakat, sedangkan kasus Covid-19 bisa melonjak jika kebijakan PPKM dilonggarkan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto mengatakan penerapan PPKM yang dilaksanakan dengan ketat memang akan menurunkan perekonomian masyarakat, terlebih ekonomi masyarakat kecil. Mengingat kondisi kasus Covid-19 yang tidak stabil PPKM mesti diterapkan, namun juga perlu ada solusi dari pemerintah untuk tidak menambah beban masyarakat.
“PPKM akan terkendala dengan ekonominya. Tapi dengan PPKM penyebaran virus Corona dapat diminimalkan,” ujarnya.
Kondisi simalakama ini, kata Wisnu, tidak hanya di Pati tetapi di semua daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan memilah berdasarkan prioritas urgensi dan lainnya.
Bulan Februari 2022 saat ini kasus Covid-19 di Pati juga mengalami peningkatan. Data harian per 19 Februari menunjukkan kasus dengan total konfirmasi aktif ada 956, dengan 219 terkonfirmasi serta 737 menjalani isolasi.
