Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti kurang validnya data petani. Kekurang validan data ini dimanfaatkan oknum untuk menyelewengkan data.
Maka dari itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno, meminta kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera memperbaiki data petani.
“Harapan saya menang dari awal pendataan itu memang harus diperbaiki. Banyak bermunculan data, orang yang tak punya lahan, tapi kartu taninya masih, bisa menebus. Karena punya kartu Tani,” ujar M. Nur Sukarno.
Bahkan menurutnya, Polres Pati beberapa kali sempat menangkap oknum yang memanipulasi data untuk kepentingan pribadi. Mereka mendapatkan pupuk padahal tidak mempunyai lahan pertanian
“Sehingga seperti yang ditemukan Polres itu. Kalau kita jujur, itu banyak kayak gitu. Ini setelah ada rapat koordinasi adanya rapat ini. Harapan kami lebih baik lah,” katanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pun berusaha menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan sejumlah elemen terkait pembenahan sengkarut pupuk subsidi yang ada di Pati.
Upaya itu dilakukan melalui pengadaan rapat koordinasi evaluasi distribusi pupuk subsidi kabupaten Pati
Bupati Pati, Haryanto mengatakan pembenahan akan sejumlah sengkarut itu dimulainya dengan pembenahan data dari pihak terkait. Berupa data yang termuat pada dinas pertanian mengenai distribusi yang belum di update pada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK.
“Terkait pupuk subsidi, jadi kenapa kita kumpulkan. Ada distributor dan KPL atau itu kios penjual pupuk lengkap itu tujuan agar tidak ada manipulasi kan kasian petani,” terangnya. (*)
