SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yakin ekotren (ekonomi pesantren) dan jaringan pondok pesantren (ponpes) dapat menjadi salah satu penopang target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7 Persen pada tahun 2023. Tidak hanya itu, ekotren juga menjadi langkah pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
“Kalau kita melihat saat ini, ekonomi itu pertumbuhannya bukan hanya menengah ke atas tetapi menengah ke bawah juga dipikirkan. Jadi saat ini pertumbuhan ekonomi sampai 5,6 di Jawa Tengah dan sampai ke tahun 2023 nanti sebanyak 7 persen. Pertumbuhan ekonomi itu harus ada juga dari bawah sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa mengentaskan kemiskinan,” kata Taj Yasin usai menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Santripreneur bertema “Santri Mandiri, Santri Sejahtera” di Gedung DPD RI Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Selasa (11/2).
Berdasarkan data yang ada, Jawa Tengah merupakan penyumbang kedua Ponpes atau pendidikan keagamaan. Data dari Kemenag mencatat ada sekitar lima ribuan sedangkan Pemprov Jateng mencatat sekitar empat ribuan. Sementara data dari NU dan RMI lebih banyak lagi yakni sekitar enam ribuan. Dari ribuan ponpes atau pendidikan keagamaan itu terdapat sekitar 500-600 ribu santri. Jumlah itu belum ditambah angka alumni santri.
Menurut Taj Yasin, Pemprov Jateng melalui dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, serta dinas-dinas lain sudah memberikan pelatihan untuk menunjang pertumbuhan ekotren. Selama pelatihan tersebut juga ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh para santri yaitu pasar dan ketersediaan modal.
“Ekotren itu saya berharap bisa menjawab karena ini dari santri dan dari pondok pesantren yang merupakan masyarakat menengah ke bawah. Kalau ini kita geliatkan, saya yakin pertumbuhan itu menjadi pasar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taj Yasin berharap masing-masing pesantren dapat menurunkan ego dan bisa bergabung dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Misalnya beberapa koperasi dari beberapa pesantren bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah konsorsium ekonomi.
“Nah, kalau kita mau bergabung atau membuat konsorsium ekonomi, koperasi yang ekonominya terbatas digabungkan sehingga memiliki modal besar dan memiliki produk. Dengan ditopang para santri, para alumni, para pondok pesantren, produk itu bisa dipasarkan dan ada keuangan sehingga bisa menjadi pasar modal,” ungkapnya.
Selain itu, Taj Yasin juga memberikan dorongan kepada pengusaha dari kalangan santri yang sudah memiliki produk untuk segera melapor. Hal itu agar Pemprov Jateng dapat memberi bantuan atau memfasilitasi dan pendampingan perihal izin.
“Produk yang belum berizin kita dorong. Tadi di sini saya banyak menemukan ternyata banyak yang memiliki produk seperti madu, garam, tetapi belum punya izin. Mereka sadar belum berani memasarkan dan menunggu proses itu. Tadi ada yang mengatakan, saya tidak berani ke pasar-pasar. Kami menjualnya dalam lingkup kecil. Untuk ini kami bantu dan fasilitasi untuk izinnya seperti PIRTnya dan BPOMnya serta ke depan ada sertifikat halalnya,” kata Taj Yasin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI – MPR RI Abdul Kholik mengatakan acara Santripreneur tersebut memang sengaja dimasukkan dalam agenda lanjutan setelah sosialisasi empat pilar MPR RI. Menurutnya, langkah tersebut dipilih untuk menarik para enterpreneur muda di Jawa Tengah.
“Kalau cuma sosialisasi saja itu tidak menarik makanya kami lanjutkan dengan acara Santripreneur. Setelah ini juga akan ada forum untuk menguatkan para santri untuk menjadi enterpreneur,” katanya. (redaksi)
