SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong masyarakat agar melakukan digitalisasi data-data pribadi salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan Pemprov Jateng. Bahkan upaya digitalisasi yang dilakukan Ganjar tersebut, sangat diapresiasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo.
Hak tersebut disampaikan Ganjar usai Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di The Sunan Hotel, Rabu (26/2). Menurut gubernur berambut putih itu masyarakat mesti peduli terhadap pengarsipan pribadi.
“Agar suatu ketika seandainya terjadi sesuatu mereka sudah punya back up itu semua. Hari ini semua harus mau pindah ke digital. Termasuk arsip pribadi, KTP, ijazah, kartu keluarga, surat-surat penting dan lainnya,” kata Ganjar.
Untuk menunjang pengarsipan tersebut, Ganjar mengatakan Pemprov Jateng telah memfasilitasi dengan menyediakan ruang digital berupa aplikasi Arsip Emas. Arsip EMAS (Arsip Elektronik Masyarakat) merupakan aplikasi penyimpanan arsip-arsip keluarga. Ruang digital itupun bisa diunduh gratis melalui play store.
“Kita mencoba menginisiasi agar masyarakat peduli terhadap arsip. Aplikasi kita buat untuk menyederhanakan bagaimana cara mereka menyimpan. Itu cara yang kita gunakan. Mereka aktif mengisi sendiri tidak terlalu sulit. Cuma motret, ngunggah file dan password mereka sendiri,” katanya.
Bukan hanya pribadi, penyimpanan data-data secara digital juga telah Ganjar terapkan pada instansi-instansi pemerintahan. Selain efisiensi, proses digitalisasi tersebut juga mempermudah pencarian ketika suatu saat data tersebut dibutuhkan. Termasuk pendataan kejadian luar biasa. “Ketika terjadi SARS dulu, ekonomi yang lumpuh itu apa? Corona ini kan mirip. Kalau arsip kita bagus, itu bisa direcall,” katanya.
Proses digitalisasi juga dilakukan oleh Dispermasdes Jateng dalam pelaporan penggunaan dana desa. Upaya tersebut menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mesti ditiru oleh pemerintahan daerah manapun. “Yang penting tujuannya ketika masyarakat membutuhkan data, pemerintah bisa memberikan dengan cepat,” katanya. (redaksi)
