Pati, infojateng.id – Anggota DPRD Pati Danung Singgihaji meminta agar pemerintah pusat memperhatikan nasib para nelayan. Mengingat, kondisi perekonomian yang saat ini sulit akibat pandemi covid-19.
Hal tersebut disampaikan anggota dewan muda dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Tayu, Gunungwungkal, Dukuhseti, Cluwak dan Margoyoso saat menemui demonstran yang merupakan nelayan Pati di depan kantor DPRD Pati, Sabtu (14/5/2022).
Bersama dengan sejumlah pimpinan dewan, Danung menegaskan bahwa wakil rakyat mendukung sejumlah langkah untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberatkan harus dievaluasi agar semua elemen warga tidak ada yang merasa keberatan.
“Salah satu yang menjadi tuntutan para nelayan ini kan agar pemerintah pusat menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang saat ini 10 persen menjadi 5 persen,” katanya kepada infojateng.id.
Menurut Danung, aspirasi para nelayan ini harus mendapat dukungan. Apalagi tingginya PNBP berakibat pada kondisi ekonomi masyarakat kecil.
“Jadi yang dirugikan tidak hanya pengusaha atau yang punya kapal. Para anak buah kapal (ABK) juga terdampak dengan tingginya PNBP dari sektor tersebut. Masukan dan permohonan para nelayan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut,” harap politisi muda itu.
Masih menurut Danung, aspirasi para nelayan ini harus mendapat dukungan penuh. Apalagi, banyak masyarakat Pati yang berprofesi sebagai nelayan. “Pada prinsipnya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan dengan sejumlah pihak agar aspirasi masyarakat ini mendapat respon dari pemerintah pusat,” bebernya.
Sebelumnya, Ribuan nelayan di Kabupaten Pati minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tak berpihak bagi para nelayan.
Mereka juga menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati pada Sabtu (14/5/2022) sebagai bentuk perlawanan kebijakan yang memberatkan itu.
Koordinator Aksi Hadi Sutrisno mengungkapkan, kebijakan pemerintah tidak berpihak. Harus ada upaya untuk menyuarakanya agar pemerintah memahami betul bagaiamana kondisi di lapangan.
“Kami menentang kebijakan yang tak berpihak. Sehingga kapal mengalami kerugian kemunduran sehingga berdampak kepada ABK,” ujar Hadi Sutrisno.
Adapun salah satu tuntutan dalam aksi demo tersebut adalah meminta pemerintah menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada nelayan dari 10 persen menjadi 5 persen.
“PNBP sangat memberatkan. Kami meminta kepada menteri keuangan agar aturan PNBP yang mencekik perikanan dibatalkan. Aturan ini tidak berpihak kepada nelayan,” kata dia.(redaksi)