Salatiga, infojateng.id – Informasi yang dipublikasikan di berbagai media, termasuk media massa mainstream, tak cukup hanya dibaca. Insan kehumasan pemerintah dituntut melakukan analisis berita, sehingga hasilnya bisa menjadi strategi komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Nur Imroatus selaku Research and Training Manager PT Indonesia Indicator, saat Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Program Monitoring dan Aspirasi Publik melalui Media, di Bumi Kayom, Salatiga, Rabu (28/9/2022). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dinas Kominfo eks-Bakorwil I Jawa Tengah.
Menurut Nur Imroatus, di era digital ini, pemerintah membutuhkan strategi komunikasi. Untuk itu, diperlukan analisis media sebagai upaya memonitoring dan mengetahui aspirasi masyarakat.
Nur Imroatus menambahkan, analisis media terbagi menjadi beberapa empat bagian sentimen isu yang terjadi di masyarakat. Yakni, isu netral, berpotensi negatif, negatif, dan positif. Isu-isu tersebut dianalisis, yang nantinya menentukan strategi komunikasi apa yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga, warga memiliki persepsi positif terhadap pemerintah.
“Hal ini harus bisa kita pahami sebagai pelayanan publik, agar kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintahan, untuk dapat mengambil tindakan dari isu-isu yang beredar di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Nur Imrotus juga menyampaikan perlunya variasi framing pemberitaan konten pemerintah daerah yang menjadi salah satu strategi komunikasi. Antara lain, berita respons, sosialisasi, seremoni, maupun entertain. Dengan begitu, cara penyampaiannya kepada publik menjadi lebih tepat, baik dalam penggunaan bahasa, sudut pandang pemberitaan, dan sebagainya.
“Kalau respon lebih menunjukkan kepekaan masalah beserta solusinya, masyarakat bisa percaya jika pemerintah responsif. Ada juga sosialisasi yang menujukkan program kerja, aksi kinerja dan perencanaan program. Sedangkan seremoni, lebih mengutamakan formalitas pemerintahan, dan yang terakhir entertain yang mengedepankan pendekatan emosional tapi tidak terkait kinerja,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, mengatakan, keterbukaan informasi publik membuat masyarakat selalu menuntut pelayanan yang terbaik.
“Masyarakat selalu menuntut layanan keterbukaan informasi publik. Bahkan, mereka bisa menyampaikan pendapatnya melalui berbagai media, baik media massa maupun media sosial. Dinamika itu dikatakannya sebagai potensi krisis,” ungkap Agung.
Agung menambahkan, selama ini pihaknya telah melakukan menejemen krisis melalui berbagai kegiatan. Seperti, mengelola dashboard litbang dan kolom opini, dialog radio, serta FGD dengan stakeholder.
“Tiga hal ini yang menjadi trigger kita untuk mengelola berbagai sudut pandang masyarakat, terkait dengan kinerja pemerintah,” jelasnya.
Dirinya berharap, melalui kegiatan tersebut Pemprov Jateng dapat memberikan layanan pada publik dengan lebih baik. Dengan begitu, tercipta opini publik yang positif terhadap pemerintah. (eko/redaksi)
