Jepara, infojateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daeerah (DPRD) Jepara Haizul Maarif berharap kepada pondok pesantren di Jepara ikut membantu memecahkan masalah anak-anak yang putus sekolah.
Selain mendapatkan bekal ilmu agama (mengaji), mereka juga berkesempatan menyelesaikan program wajib belajar pemerintah.
Demikian disampaikan Haizul Maarif, saat Dialog Interaktif Menjaring Aspirasi Masyarakat Jepara (Jaring Asmara) dengan tajuk “Ranperda Pesantren” di LPPL Kartini FM Jepara, Kamis (27/10/2022).
Dalam dialog kali ini menghadirkan Kepala Kantor Kemenag Jepara Muh habib, dan Pengasuh Ponpes Al Haromain Qutub Izziddin serta Kabid Komunikasi Diskominfo Muslichan.
“Pendidikan di pondok pesantren merupakan jalur pendidikan non formal yang juga membantu para santri, karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah,” kata Haizul.
Haizul menerangkan, ponpes ini tidak hanya sebagai lembaga keagamaan tapi juga sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, pelatihan, dan pengembangan pelatihan masyarakat. Bahkan saat ini banyak lulusan ponpes yang menduduki posisi strategis di pemerintahan.
“Mereka punya peran besar dalam mencetak masyarakat yang unggul dalam pendidikan. Pesantren memiliki karakter yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lain. Adab dan khidmat kiai, ini tidak dimiliki lembaga lain,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendidikan di pesantren dinilai lebih komprehensif. Tidak Hanya kitab kuning, fiqih, nahu saraf, tetapi banyak ponpes yang bermetamorfosa menjadi ponpes modern yang tetap menjaga kultur pesantren.
“Tidak hanya mengaji tapi juga memberikan bekal ketrampilan. Pesantren juga memberikan pemantauan kepada santri 24 jam,” katanya.
Terkait dengan ranperda pesantren, sudah dibahas di DPRD Jepara. Saat ini sudah ada kesepakatan menjadi ranperda inisiatif dewan. Bulan Mei 2022 lalu, ranperda tersebut sudah dikirim ke eksekutif untuk dibahas. Setelah itu akan dikembalikan lagi kepada legislatif untuk ditetapkan menjadi perda.
“Harapannya setelah dikembalikan akan dibahas dan diparipurnakan untuk menjadi peraturan daerah pesantren,” terangnya.
Sementara Pengasuh Ponpes Al Haromain Qutub Izziddin menyampaikan, seiring perkembangan zaman, pesantren mengalami perkembangan yang signifikan. tidak hanya bergerak bidang pendidikan, tapi juga sosial dan ekonomi. Pesantren juga ikut andil mengentaskan kemiskinan.
“Sudah terbukti nyata. Hampir semua kiai yang mendirikan pesantren mereka khidmat di ponpesnya, kemudian pulang mengembangkan dakwah dan mendidrikan pondok pesantren,” ungkap Izziddin.
Saat ini, lanjut dia, jumlah ponpes di Jepara sebanyak 176 pesantren (2019). Kemudian, meningkat menjadi 182 pesantren (2021). Artinya terjadi peningkatan jumlah ponpes di Jepara setiap tahunnya. Ini merupakan yang terbanyak di eks karesidenan Pati.
“Tidak berlebihan jika Jepara disebut sebagai kota santri,” imbuhnya.
Kepala Kemenag Muh Habib mendukung program yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Termasuk membantu anak-anak putus sekolah agar tetap belajar sekaligus belajar di pondok pesantren.
“Pesantren menjadi tangung jawab bersama, Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Untuk Kamenag tupoksinya tidak hanya pendidikan formal, tapi lebih menyeluruh semua aspek kehidupan,” tutup Muh Habib. (eko/redaksi)
