Protes PNBP, Ratusan Nelayan di Pati Geruduk Kantor Dewan

infojateng.id - 13 Januari 2023
Protes PNBP, Ratusan Nelayan di Pati Geruduk Kantor Dewan
Ratusan nelayan di Kabupaten Pati menggelar aksi unjukrasa protes tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kapal ikan.  - (infojateng.id)
Penulis
|
Editor

Pati, Infojateng.id Ratusan nelayan di Kabupaten Pati menggelar aksi unjukrasa protes tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kapal ikan. Pantauan di lokasi, Jumat (13/1) massa berkumpul di depan kantor Bupati Pati pukul 09.00 WIB. Massa membawa berbagai spanduk tentang protes soal PNBP.

Pada aksi tersebut massa menggelar demo di depan kantor Bupati Pati. Setelah itu berlanjut orasi di depan Gedung DPRD Pati yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Bupati Pati.

Ketua Koordinator lapangan, Hadi Sutrisno mengatakan ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada nelayan. Pertama soal PNBP atas kapal ikan sebesar 10 persen. Angka tersebut kata Hadi memberatkan nelayan di Pati.

“Kebijakan tentang PP nomor 85 tahun 2001 tentang jenis dan tarif pungutan negara bukan pajak (PNBP) karena itu dikenakan pra produksi namun untuk Januari 2023 hari ini sudah berlaku pasca produksi di mana PP 85 pasca produksi dipatok 60 GT ke atas dipatok 10 persen dan itu berat sekali. Itu diterapkan dijalankan gejolak nelayan pun bangkit kembali, semua angkat tangkap akan berdampak dengan peraturan ini,” kata Hadi kepada wartawan di lokasi.

Kedua kata dia tentang soal kebijakan aplikasi penangkapan ikan terukur. Menurutnya sumber daya manusia nelayan rendah dan belum mampu melaksanakan proses penangkapan ikan melalui elektronik.

“Kedua nelayan masa sulit kebijakan baru, khususnya penangkapan alat terukur, dimana kebijakan itu kalau diaplikasikan harusnya mudah itu sulit. Nahkoda belum bisa memproses elektronik penangkapan ikan terukur, aplikasi lewat hp. Kemarin saja manual belum bisa dijalankan. Nah ini nelayan dipaksakan harus bisa kebijakan itu secara teknologi SDM nya kurang, kurang pas,” ujar Hadi.

Selanjutnya kata dia tentang wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Nelayan meminta kepada pemerintah agar memberikan wilayah WPP 713 ke nelayan asal Juwana, Pati.

“Ketiga adanya peraturan menteri soal pembatasan wilayah penangkapan ikan, dimana kapal jaring berkantong dulu wilayahnya 712,713 makanya saya minta wilayah tangkap 713 agar wilayah penangkapan nelayan juga semakin luas,” jelas Hadi.

“WPP yang berdampingan, aksi sebelumnya WPP berdampingan dikasih dan saat ini dicabut lagi. Penangkapan terukur sesuai dengan zona. Zona satu ,dua tiga empat dan zona enam. Dimana kapal di bawah 100 GT, zonanya itu enam. 713 ini belum masuk ke wilayah kami. Makanya kita minta biar tidak ada pelanggaran bagi nelayan kami,” Hadi melanjutkan.

Hadi juga meminta terkait dengan pembahasan UU Cipta Kerja. Menurutnya pemerintah tidak mengajak nelayan untuk membahas peraturan undang-undang tersebut. Hadi khawatir jika UU Cipta Kerja nanti akan menyengsarakan nelayan.

“Kita minta penjelasan adanya UU Cipta Kerja saat ini, sektor perikanan belum ada kejelasan, itu kalau tidak ada partisipasi publik masyarakat sesuai dengan amanat saya takutnya kebijakan ini peraturannya lemah dijalankan juga. Malah justru mensejahterakan menjadi nelayan sengsara,” kata Hadi. “Kita saat ini adanya peraturan yang memberat, kebijakan yang tidak bijak,” pungkas Hadi. (tyo/redaksi)

Tinggalkan Komentar

Terbaru Hari Ini

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Batang Tahun 2022 Capai Rp5,878 Triliun

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Batang Tahun 2022 Capai Rp5,878 Triliun

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Pemkab Kendal Dampingi Rombongan Universitas Indonesia Kunjungi KIK

Pemkab Kendal Dampingi Rombongan Universitas Indonesia Kunjungi KIK

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Bupati Dico Terima Kunjungan Akademik Universitas Indonesia

Bupati Dico Terima Kunjungan Akademik Universitas Indonesia

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Tuntaskan Kemiskinan, Bupati Demak Hadiri Rakor Bersama Gubernur Jateng

Tuntaskan Kemiskinan, Bupati Demak Hadiri Rakor Bersama Gubernur Jateng

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
BKPP Demak : Waspadai Calo yang Menjanjikan Jadi PNS dan P3K

BKPP Demak : Waspadai Calo yang Menjanjikan Jadi PNS dan P3K

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Pemprov Jateng Tangani Kemiskinan Melalui Jalur Pendidikan

Pemprov Jateng Tangani Kemiskinan Melalui Jalur Pendidikan

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
4 Arahan Ganjar untuk Tanggulangi Kemiskinan di WonoSraTen: Kontak Saya, Laporkan dan Usulkan

4 Arahan Ganjar untuk Tanggulangi Kemiskinan di WonoSraTen: Kontak Saya, Laporkan dan Usulkan

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Dorong Kades dan Camat Aktif Lobi Perusahaan

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Dorong Kades dan Camat Aktif Lobi Perusahaan

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Gubernur Mengajar Jalan Lagi, Ganjar Bangga Pelajar Antusias Cegah Perundungan dan Radikalisme

Gubernur Mengajar Jalan Lagi, Ganjar Bangga Pelajar Antusias Cegah Perundungan dan Radikalisme

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng   Pendidikan
Perusahaan di Jateng Diminta Bina UMKM dan Fasilitasi Pekerja Hamil

Perusahaan di Jateng Diminta Bina UMKM dan Fasilitasi Pekerja Hamil

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Siap-Siap, Polres Sragen Bakal Terapkan Tilang Pakai Drone

Siap-Siap, Polres Sragen Bakal Terapkan Tilang Pakai Drone

Eks Karesidenan Surakarta
Direktur Sucofindo Raih Gelar Doktor, Ganjar; Disertasinya Bagus, Tinggal Implementasinya

Direktur Sucofindo Raih Gelar Doktor, Ganjar; Disertasinya Bagus, Tinggal Implementasinya

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Gadaikan Mobil Rental untuk Judi Online, Tiga Tersangka Berhasil Dibekuk Polisi

Gadaikan Mobil Rental untuk Judi Online, Tiga Tersangka Berhasil Dibekuk Polisi

Eks Karesidenan Surakarta
Safari Kebangsaan, Ajak Kaum Milenial Tak Terlibat Dalam Money Politik

Safari Kebangsaan, Ajak Kaum Milenial Tak Terlibat Dalam Money Politik

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Kepala Dusun di Sragen Nyambi Penadah Curanmor

Kepala Dusun di Sragen Nyambi Penadah Curanmor

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Disdukcapil Jepara Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB

Disdukcapil Jepara Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Guru MI Perlu Membuat Modul Ajar

Guru MI Perlu Membuat Modul Ajar

Laporan Khusus
Upaya Integratif untuk Penguatan Sistem Perlindungan Anak di 35 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah

Upaya Integratif untuk Penguatan Sistem Perlindungan Anak di 35 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah

Laporan Khusus
LPPL Temanggung TV Lakukan Asesmen Karyawan

LPPL Temanggung TV Lakukan Asesmen Karyawan

Info Jateng
BKD Jepara Gelar Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

BKD Jepara Gelar Uji Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Close Ads X