SEMARANG – Menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan 83 cek poin untuk mengantisipasi arus pemudik dari berbagai daerah. Beberapa sanksi pun sudah disiapkan jika seandainya ada warga yang tetap nekad mudik.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan turunan aturan pelarangan mudik salah satunya adalah dengan mendirikan cek poin. Di Jawa Tengah terdapat 83 cek poin yang tersebar di beberapa titik.
“Akhirnya kita siapkan untuk meyambut peberlakuan pelaragan mudik, kita siapkan titik-titik untuk cecking,” kata Ganjar usai rapat dengan Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan beserta seluruh Gubernur di pulau Jawa ditambah Bali dan Lampung, Kamis (23/4).
83 cek poin tersebut terbagi dua tingkatan. Tingkatan pertama untuk melakukan pengawasan pemudik antar kabupaten dan tujuh cek poin untuk pengawasan antar provinsi. Untuk cek poin antar provinsi berada di di terminal Tegal, gerbang tol Pejagan, terminal barang di Losari Brebes, Terminal Wanareja dan gerbang tol Pungkruk. Ditamba rest area Klonengan Slawi Tegal, dan terminal Dukuh Salam.
“Kalau Surabaya Raya (diberlakukan) PSBB, kita tambah tiga cek poin, di Sarang, Cepu dan Toyogo Sragen,” kata Ganjar.
Semua cek poin tersebut bakal diaktifkan mulai Jumat (24/4) besok sampai 2 Syawal tahun ini atau 24 Mei 2020. Karena adanya jalinan antar daerah dengan keberadaan cek poin tersebut, Ganjar mengatakan dirinya telah minta izin kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan improvement.
“Kita minta dinamis buka tutup jalurnya, terus kemudian umpama ada hukuman disuruh balik, kalau tidak balik, dikarantina,” imbuhnya.
Selain itu, Ganjar mengatakan improve yang dia lakukan juga mengenai persoalan merawat warga Jateng yang berada di luar daerah. Yaitu tentang bagaimana kelangsungan hidupnya, sampai masalah konsumsi sehari-hari mereka.
“Saya sampaikan bagaimana warga jateng di luar Jateng, termasuk DKI Jakarta? Kalauaau memang itu nanti tidak bisa dijamin kami dikasih tahu, akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum agar mereka bisa dibantu lah dan itu disetujui,” katanya.
Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan pun langsung mempersilakan jika seandainya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal melakukan improvement.
“Pak Ganjar, silahkan penyesuaian di daerah PSBB kan Permenhub dibuat untuk akomodasi kalau ada penyesuaian pimpinan daeah agar tidak terlalu ketat. Saya minta Dirjend Perhubungan Darat komunikasi dengan Jateng ya. Kita kan mau selamatkan nyawa manusia,” pungkasnya. (IJD)
