PATI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah melakukan refokusing anggaran hingga Rp 141 miliar untuk penanganan pandemi virus corona (covid-19). Sayangnya hingga kini belum ada bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang diterima langsung masyarakat.
1.Dampak Covid-19 yang Berkepanjangan
Menyikapi hal itu, Bupati Haryanto mengaku, efek jangka panjang persebaran Covid-19 di Kabupaten Pati, menjadi pertimbangan tersendiri bagi Bupati dalam menentukan momentum penyaluran bantuan Covid-19.
“Para ahli memprediksi bahwa bukan satu dua hari kita akan menghadapi wabah ini. Dampaknya pasti akan lama bagi masyarakat Pati, sedangkan sumber daya kita terbatas. Refocusing anggaran 32 miliar yang nantinya akan ditambah menjadi Rp 139 Miliar itu juga uang rakyat yang pengelolaannya tak boleh sembrono, sebisa mungkin anggaran itu harus tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang”, tegas Bupati Pati Haryanto saat diwawancarai usai Rabu siang (29/4).
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (Safin) dan Sekda Pati Suharyono tersebut, Haryanto menjelaskan bahwa yang ia maksudkan dengan efek jangka panjang ialah dampak sosial jangka panjangnya.
“Masyarakat memang butuh cepat tapi Pemkab tak boleh kemrungsung. Kita tetap gerak cepat tapi dengan kehati-hatian,” tegas Haryanto.
2.Harus Tepat Sasaran dan Tidak Tumpang Tindih dengan Bantuan Pusat serta Provinsi
Apalagi, menurut Bupati, terkait jaring pengaman sosial itu sensitif, rawan gesekan kalau tak tepat sasaran.
“Pemkab bisa saja pilih cepatnya dengan langsung menyalurkan, tapi kalau nanti bantuan dari pusat, provinsi, maupun Dana Desa disalurkan belakangan, ternyata ada yang lebih membutuhkan tapi nggak kebagian kan jadi gejolak di masyarakat. Terus Pemkab bisa bantu apa kalau bantuan Pemkab udah terlanjur disalurkan,” imbuh Bupati.
Jika hal itu terjadi, menurut Haryanto, energi akan terkuras double. “Udah capek mikir Corona, terkuras juga untuk mengatasi kecemburuan sosial yang pasti dampaknya panjang dan bahkan bisa mengancam keamanan dan ketertiban. Karena ini urusan perut, tak boleh kita sepelekan efek jangka panjangnya,” jelasnya.
3.Target Penyaluran Bantuan Awal Mei
Terlebih, menurut Bupati pihaknya sudah menargetkan awal Mei bantuan Pemkab sudah tersalurkan. “Tinggal tunggu hitungan hari saja masak kita nggak rela? Toh itu demi kebaikan semua”, tegas Haryanto.
Kemudian terkait APD yang masih kurang, Bupati juga menjelaskan bahwa seluruh bantuan APD yang diterima oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pati sudah disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
“Jika memang bantuan APD masih belum mencukupi, Pemkab pun sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Masalahnya kemarin-kemarin kan APD, rapid test, dan PCR tes sempat langka. Jadi kita andai punya uang banyak sekalipun tapi kalau barangnya susah kan juga butuh waktu untuk mencari dan mengupayakannya,” lanjut Haryanto.
Meski demikian, Bupati mengaku bahwa tiap kali alat rapid test maupun PCR/swab test tiba pihaknya tak pernah tinggal diam.
“Pasti langsung dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk yang paling butuh, misalnya keluarga, tetangga, teman, maupun tenaga medis yang pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid-19”, terang Bupati.
4.Terkendala SK Terbaru Pemerintah Pusat
Pihaknya juga mengaku tak bisa langsung gerak cepat karena kemarin sempat ada SK terbaru terkait refocusing anggaran, yang membuat Pemkab harus melakukan sejumlah penyesuaian lagi.
“Pusat saja ngasih target laporan refocusingnya sampai 23 April, maka kami pikir wajar jika dalam 6 hari berikutnya, termasuk hari ini, Pemkab berikhtiar yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan agar tak terjadi tumpang tindih antar bantuan Pusat-Pemprov-Pemkab-Dana Desa,” jelasnya.
Jauh-jauh hari sebelum ada SK terbaru tersebut, Bupati memang mengaku telah membuat surat edaran agar seluruh Kepala OPD melakukan pergeseran anggaran, hingga Rp 32 miliar.
Namun SK Bersama Menteri, yaitu Mendagri dan Menteri Keuangan, kemudian mewajibkan daerah melakukan refocusing anggaran hingga minimal 50%.
Bupati menyebutkan, beberapa pos kegiatan mengalami pengurangan diantaranya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah dinaikkan bulan Februari, harus dikurangi hingga 40% selama masa pandemi.
“Kemudian anggaran makan minum, lalu perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri kita ambil lagi, begitu juga sarana prasarana pengadaan mobil dan lain-lain kita ambil lagi,” tegas Bupati.
5.Optimalisasi Penggunaan dan Penyaluran Bantuan
Pihaknya mengaku telah berupaya optimal untuk menyediakan alokasi anggaran penanganan covid-19, baik pembelian APD maupun penunjang kesehatan, juga kebutuhan jaring pengaman sosial yang membutuhkan biaya hingga 139 Miliar.
“Jangan sampai itu pemanfaatannya tak maksimal, karena kalau di kami, tiap sen yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya” ungkap Bupati.
Di akhir wawancara, Bupati juga mengajak segenap pihak untuk tak lelah berdo’a.
Ia berharap wabah tidak semakin meningkat, sehingga penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati bisa tercukupi dari APBD Kabupaten Pati. (WR7/IJL)
