Jepara, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tidak mau gegbah dalam mengambil keputusan penyelesaikan kasus tambak udang yang ada di Karimunjawa.
Meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Pemkab mengambil langkah penyelesaian persoalan dengan pendekatan humanis.
Hal ini disampaikan Sekda Jepara Edy Sujatmiko, saat audiensi dengan Koalisi Kawali di Ruang Sosrokartono, Kantor Setda Jepara, Selasa (6/6/2023).
Edy meminta, untuk saling menahan diri, sambil menunggu hasil evaluasi Perda oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain sejumlah anggota Kawali, Sekda Jepara juga didampingi Plt. Asisten II Sekda Jepara Ary Bachtiar, Kepala DPMPTSP Hery Yulianto, perwakilan Polres Jepara, Kodim 0719/Jepara, dan Kejaksaan Negeri Jepara.
“Meski sudah ditetapkan oleh DPRD, Perda RTRW harus disampaikan dan dievaluasi terlebih dulu oleh Gubernur Jateng. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi tersebut,” kata Edy.
Disampaikan, lanjut dia, untuk proses evaluasi ini memang cukup memakan waktu karena provinsi harus mencocokkan tidak hanya kawasan pantai Karimunjawa, akan tetapi juga kawasan hutan yang ada di sama. Sehingga ini masih membutuhkan waktu penyelesaian.
Pemkab Jepara sudah menyiapkan langkah-langkah strategis, pasca ditetapkannya Perda RTRW di Karimunjawa. Termasuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya mereka yang merupakan para pelaku tambak atau pekerja tambak udang, tapi juga masyarakat yang terdampak akibat kerusakan lingkungan.
“Kita akan akomodir semuanya, saya berharap untuk bersabar dan menahan diri untuk saat ini,” ungkapnya.
Dikatakan, saat ini sudah dibentuk tim pendampingan kepada masyarakat Karimunjawa. Nantinya, ada program yang akan dimasukkkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD).
“Kami tidak tinggal diam. Kami melakukan langkah-langkah atau upaya menghindari terjadinya gesekan yang ada di Karimunjawa,” ujarnya.
Tri Utomo dari Kawali mengatakan, kedatangan Koalisis Kawali ke Jepara ini untuk menanyakan kejelasan penanganan hukum terkait penanganan tambak udang yang ada di Karimunjawa.
Ia mengatakan, pelanggaran yang terjadi sudah sangat jelas. Sudah ada 8 dasar hukum dan 16 dasar kebijakan, khususnya penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak 1982.
“Hari ini kami hadirkan 7 kelompok masyarakat terdampak akibat kerusakan lingkungan. Untuk pariwisata sendiri ada sekitar 3000an warga yang terdampak,” terang Tri Utomo.
Tri Utomo berharap, penanganan pemerintah tidak hanya fokus pada pekerja dan pengusaha tambak. Akan tetapi masyarakat yang terdampak akibat yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. (eko/redaksi)
