Sragen, infojateng.id– Pemerintah terus melakukan upaya guna memudahkan pelayanan publik yang cepat, efesien dan efektif. Salah satunya, Kabupaten Sragen menjadi salah satu pilot project atau proyek percontohan mal pelayanan publik (MPP) Digital yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023). Sebanyak 21 kabupaten kota di Indonesia bakal menjadi Pilot Project MPP digital.
Selain Sragen, ada 20 kabupaten/kota di Indonesia yang diundang menjadi percontohan. Hal itu diungkapkan Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati disela-sela kegiatan Penggalangan Komitmen Cegah AKI/AKB bersama kader-kader kesehatan di Puskesmas Ngrampal Rabu (21/6/2023).
“Saya hadir sebagai Kepala Daerah yang dimintai statemennya terkait MPP Digital. Soft launching MPP Digital oleh Wakil Presiden RI Bapak Ma’ruf Amin. Seperti sejauh mana support Pemerintah Daerah dan kesediaannya menjadi Pilot Project MPP. Karena tidak semua kabupaten/kota bersedia,” terang Bupati Yuni.
Menurutnya, dengan menjadi salah satu pilot project percontohan yang menerapkan MPP Digital, pihaknya terus melakukan perbaikan pelayanan. Walaupun saat ini layanan perizinan belum maksimal, namun kedepannya akan dilakukan perbaikan sistemnya.
“Saat ini yang perlu diperhatikan untuk percepatan penerapan MPP Digital adalah masalah sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menggunakan aplikasi MPP Digital. Kemudian mempersiapkan hardware yang telah On going process dan akan di lengkapi dalam anggaran perubahan. Semuanya kita hitung dan nanti akan kita penuhi.”ujarnya.
Yuni menyampaikan berdasarkan undangan diterimanya, sesuai arahan Presiden MPP digital itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dia melanjutkan MPP digital diharapkan berdampak pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di arena global.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur negara, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik. Salah satunya percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.
“MPP digital merupakan tindak lanjut dari pembentukam MPP pada awal 2023 lalu,” tandasnya.
Berikut daftar 21 daerah kabupaten / kota tahap awal dengan MPP Digital; Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Brebes, Kabuptaen Grobogan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Magetan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang Kota, Metro Kota, Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinanang, Kota Yogyakarta.(fid/yat)
