Batang, infojateng.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal menggelar Sapta Mitra Pantura Digital Festival (SAMPAN Digifest) 2023, di NCC Ballroom Hotel Nirwana Pekalongan, Kamis (22/6/2023).
Kegiatan ini dihadiri 7 kepala daerah di wilayah Eks Karasidenan Pekalongan, sebagai upaya BI Tegal untuk memperluas dan mempercepat digitalisasi pembayaran di daerah.
Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal Taufik Amrozi mengatakan, dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), untuk mengetahui bagaimana implementasi digitalisasi transaksi.
“Perluasan Digitalisasi Daerah harus dikawal oleh para pimpinan daerahnya selaku ketua TP2DD. Wakil ketuanya saya selalu Kepala Perwakilan BI Tegal, jadi kewajiban kami mengajak mendampingi, memfasilitasi di seluruh wilayah kerja kami untuk memastikan program TP2DD berjalan dengan baik,” jelas Taufik.
Menurut Taufik, ada sektor yang akan terus didorong BI Tegal untuk diterapkan transaksi digital seperti di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
“Retribusi parkir, pemotongan hewan, tempat pelelangan ikan itu tempat yang tidak biasa. Kalau retribusi pasar sudah biasa. Jadi yang tidak biasa itu yang akan kita target juga,” tegasnya.
Ia berharap, dengan SAMPAN Digifest 2023 ini bisa mendukung penciptaan ekosistem digitalisasi pemerintah di daerah baik secara ritel maupun pada segmen pemerintah.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Batang Wilopo mengatakan, Pemkab Batang terus berupaya mempercepat digitalisasi pembayaran dengan jemput bola serta sosialisasi pembayaran pajak maupun retribusi daerah dengan berbagai kanal pembayaran yang telah tersedia.
Adapun kanal pembayaran pajak daerah bisa melalui internet banking, mobile banking, tokopedia, dana gopay, buka lapak, Shopee, Indomart, dan Alfamart.
“Terlihat dalam kegiatan BeHa (BPKPAD Hadir) di Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada minggu kemarin, Ibu Pj Bupati memonitor langsung pelayanan jemput pembayaran pajak daerah,” terang Wilopo.
Ia pun menerangkan, program unggulan yang belum terlaksana karena ada beberapa kendala, seperti pelaksanaan billing center untuk semua jenis pajak dan retribusi derah.
Adapun kendalanya, kata dia, belum adanya sistem atau aplikasi semua jenis retribusi karena keterbatasan anggaran.
“Solusinya, kita akan menganggarkan dalam perencanaan anggaran ke depan. Dan terus berupaya membangun sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, serta intens melakukan sosialisasi ke masyarakat melalu media sosial,” pugkasnya. (eko/redaksi)
