Jepara, Infojateng.id – Arah pengembangan pariwisata Karimunjawa, Jepara, dinilai lebih cocok mengedepankan aspek berkelanjutan.
Bukan hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tapi juga kualitas demi kenyaman pelancong selama berwisata. Termasuk menjaga citra positif destinasi tersebut.
Dibanding konsep wisata masal atau mass tourism, penerapan konsep wisata berkelanjutan diyakini dapat menjaga kelestarian ekologi Karimunjawa.
Hal itu terungkap dalam forum diskusi antara perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Karimunjawa (PHRK), Diskominfo, Disparbud, serta camat setempat bertempat di ruang rapat Diskominfo Jepara, Rabu (12/7/2023).
Sekretaris PHRK Venny Ratna Hendrasari, merekomendasikan adanya ketentuan terkait batasan ideal jumlah wisatawan ke Karimunjawa. Sebab jika dibiarkan membludak, akan berimbas pada layanan maupun ketersediaan penginapan.
Belum lagi soal aspek sumber daya di kepulauan yang terbatas, mulai dari cadangan air hingga bahan pangan.
“Kami ingin Karimunjawa akan tetap lestari dengan tidak menjadi sebuah destinasi wisata yang mass tourism,” kata Venny.
Venny menjelaskan, sejauh ini total keanggotaan PHRK ada 40 hotel dan 12 restoran yang sudah beroperasi di Karimunjawa.
“Itu belum termasuk rumah tinggal sewaan atau homestay,” jelasnya.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Camat Karimunjawa Mu’adz menyampaikan bahwa daya dukung wisatawan di wilayahnya ini sangat terbatas. Sebagian besar bahan kebutuhan pokok disuplai dari darat.
“Karena ada keterbatasan soal sumber daya, seperti air, listrik, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lain,” tutur Mu’adz.
Lebih lanjut Mu’adz menjelaskan, terkait jumlah ideal wisatawan dalam satu waktu di Karimunjawa tak lebih dari 2.500 orang.
Jika melebihi, kata dia, berpotensi mengurangi kenyamanan dalam berwisata. Pasalnya hanya ada 85 penginapan di sana, jumlah itu sudah meliputi hotel maupun homestay.
Setelah dari pertemuan ini, Plt. Camat Karimunjawa berencana akan berkoordinasi dengan para pelaku wisata. Membahas adanya gagasan aplikasi yang menyediakan informasi okupansi penginapan. Sebab sajian data harus selalu diperbarui sesuai kondisi terkini atau realtime.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan menyatakan siap memfasilitasi hadirnya platform ketersediaan penginapan di Karimunjawa.
Namun, pihaknya perlu dukungan dari para pelaku industri pariwisata. Termasuk kesiapan sumber daya di sana dalam pemutakhiran data.
“Kita siap mengupayakan aplikasi ini, kuncinya tergantung kesiapan sumber daya di sana,” ujar Arif.
Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata Disparbud, Kamal, pada diskusi kala itu juga siap mendukung adanya sistem informasi tingkat ketersediaan hunian di Karimunjawa.
Di samping itu, ia berharap agar calon pengunjung menggunakan biro dan mengakses paket wisata.
“Jika memilih konsep peransel atau backpacker, saya sarankan mendahulukan pesan penginapan sebelum beli tiket penyeberangan,” terang Kamal. (eko/redaksi)
