Purbalingga, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga masih berfokus untuk memulihkan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2024.
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah setempat, Herni Sulasti, menyampaikan hal tersebut pada rapat paripurna DPRD acara Penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024, Selasa (18/7/2023).
Sekda Herni menuturkan, terdapat lima sasaran makro pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas di Purbalingga, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5 persen, penurunan kemiskinan sebesar 14-15 persen.
“Pengangguran terbuka pada kisaran di bawah 5 persen, inflasi dijaga di angka 3,5-5 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan pada angka 70,16,” ujarnya, di kantor DPRD setempat.
Dari sisi anggaran, lanjut dia, pencapaian sasaran prioritas tersebut dilakukan melalui belanja wajib (mandatory) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, penyelenggaraan layanan perlindungan sosial, penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk semua dengan membangun kualitas layanan yang baik, dan lain sebagainya. Pendanaan Pilkada Serentak juga memperoleh porsi Belanja Daerah pada 2024.
“Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.077.196.268.000,” imbuhnya.
Lebih lanjut, tahun depan, Pemkab Purbalingga memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.021.496.268.000. Proyeksi tersebut lebih tinggi daripada Pendapatan Daerah Purbalingga pada 2023, yang dialokasikan sebesar Rp2.009.567.949.000.
Herni menjelaskan, pemkab menerapkan strategi khusus untuk mencapai target Pendapatan Daerah pada 2024.
“Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Pemda Purbalingga menyusun strategi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pendapatan transfer dan peningkatan alokasi dana hibah,” bebernya.
Dia menambahkan, PAD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp303.861.286.000. Nilai tersebut naik sebesar Rp2.883.232.000 daripada PAD 2023.
“Upaya Peningkatan PAD tersebut melalui beberapa strategi yaitu penyesuaian tarif pajak dan retribusi, meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien, meningkatkan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan badan layanan usaha daerah, dan optimalisasi manajemen kas daerah,” tambahnya.
Lalu, imbuhnya, Pendapatan Transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.713.078.982.000 atau naik Rp16.361.587.000 dari target tahun 2023.
“Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan masih sama dengan kebijakan dan alokasi transfer tahun 2023, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi (Jawa Tengah) khususnya bagi hasil pajak provinsi disesuaikan dengan alokasi terbaru dari pemerintah provinsi,” ucapnya.
Sekda menyampaikan, target pendapatan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp4,556 miliar atau lebih rendah Rp7.316.500.000,00 dari target tahun 2023, sebesar Rp11.872.500.000.
Melalui perbandingan pendapatan dan belanja, ujarnya, terdapat defisit sebesar Rp55,7 miliar. Defisit tersebut akan ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023, yang diproyeksikan sebesar Rp53 miliar, serta pencairan dana cadangan Pilkada sebesar Rp6 miliar.
“Sedangkan untuk kelebihannya, yaitu sebesar Rp3,3 miliar akan dipergunakan untuk menambah penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, khususnya PDAM untuk program hibah sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR),” pungkasnya. (eko/redaksi)
