SEMARANG – Carut marut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto.
Politikus Partai Gerindra itu menilai PPDB 2019 untuk tingkat SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Tengah masih kurang sosialisasi. Sehingga banyak masyarakat yang kebingungan saat melakukan pendaftaran.
“Memang saat ini masih banyak hal, masyarakat belum menerima sistem penerimaan zonasi ini pada PPDB, harus ada persiapan dan sosialisasi dulu,” katanya saat melakukan pantauan PPDB di SMA Negeri 5 Semarang belum lama ini.
Selain kurangnya sosialisasi PPDB, Yudi juga mempermasalahkan pengambilan token pendaftaran “online” tidak sesuai dengan SMA negeri yang mengeluarkan token tersebut.
“Masalah token, tapi token ternyata cuma akses masuk, sementara memilih SMA-nya bebas, lalu buat apa ada pengambilan token,” ujarnya.
Lebih lanjut lagi, ia menyebut terjadi ketidakadilan pada penerimaan melalui jalur prestasi PPDB. Terkait dengan hal itu, Yudi bersama Komisi E DPRD Jateng akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk membahas berbagai permasalahan tentang PPDB agar generasi muda tidak menjadi korban.
“Mari kita buat sistem ini menjadi lebih baik, jangan anak-anak kita generasi penerus bangsa sebagai percobaan, tahun lalu kita baru bicara SKTM (surat keterangan tidak mampu), sekarang ini zonasi masih menjadi masalah,” katanya.(redaksi)
