Jepara, Infojateng.id – Kabupaten Jepara meraih penghargaan sebagai pengendali inflasi terbaik di Indonesia, dari Pemerintah Pusat.
Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (31/07/2023), bersamaan dengan acara Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023.
Atas prestasi itu, Jepara bersama 29 kabupaten/kota lain se-Indenesia, mendapat insentif fiskal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penghargaan dan dana insentif sebesar Rp9.6 miliar itu, diterima Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta, sebagai Ketua TPID Kabupaten Jepara.
Saat dimintai tanggapan atas prestasi tersebut, Ketua Pelaksana Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang juga Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengaku bersyukur.
Apalagi, dari 33 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menerima penghargaan tersebut, Kabupaten Jepara merupakan satu-satunya dari Jawa Tengah.
“Artinya, upaya pengendalian inflasi kita pada periode 1 tahun 2023, yaitu periode bulan Januari – Maret dinilai berhasil oleh pemerintah,” kata Edy Sujatmiko saat dimintai tanggapan pada Selasa (1/8/2023) pagi.
Edy Sujatmiko juga menyampaikan lankah-langkah yang dilakukan TPID Kabupaten Jepara sehingga berhasil menjadi salah satu pengendali inflasi terbaik di Indonesia.
Menurutnya, terdapat belasan langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan TPID.
“Karena TPID itu terdiri dari berbagai perangkat daerah, kami bagi tugasnya berdasar tupoksi perangkat daerah,” ujarnya.
Saat menyebut salah satu kuncinya, adalah memotong jalur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas), sehingga distribusi dan harganya stabil.
Menurutnya, salah satu yang menjadi atensi pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi adalah kerja sama antardaerah.
Pada kebijakan ini, anggota TPID Kabupaten Jepara dia arahkan supaya tidak hanya mengejar kerja sama dalam bentuk menjual produk ke luar daerah.
“Banyak yang tidak menyadari, bahwa mendatangkan kepokmas dari luar daerah atau produsen langsungnya, itu berarti memotong jalur distribusi. Itu, kan, menjadikan warga bisa membeli kepokmas dengan harga murah. Jadi jangan hanya mengejar KAD (kerja sama antardaerah -red) yang berbentuk penjualan barang ke daerah lain,” tandasnya.
Dalam kebijakan ini, sebagai Ketua Pelaksana Harian TPID, Edy Sujatmiko sering menekankan pentingnya meninventarisasi produsen kepokmas seperti telur, Mulai dari kapasitas produksinya hingga jalur pemasarannya.
Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Edy Sujatmiko menekankan agar dilakukan pendekatan ke produsesn supaya dijual di Jepara. Menurutnya, kepokmas seperti telur, beras, hingga bawang dan cabai kerap memberi andil terbesar dalam inflasi.
“Makanya saya juga tekankan agar dilakukan optimalisasi lahan pekarangan. Misalnya kita tanam cabai di pekarangan. Beberapa pohon saja cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi saat harga cabai mau naik semahal apa pun, tidak masalah. Kita tidak ikut menyumbang inflasi karena cabainya tidak perlu beli,” paparnya.
Selain kerja sama antardaerah dan oprimalisasi lahan pekarangan, bentuk kebijakan lain yang dilakukan di Jepara dalam pengendalian inflasi adalah pemantauan rutin harga kepokmas, aktif di zoom meeting pengendalian inflasi, penyampaian infromasi harian perkembangan harga melalui radio, dan penyelenggaraan pasar murah.
Berikutnya gelar pangan murah, pengawasan distribusi kepokmas dan bahan pokok penting, melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah, stabilisasi stok LPG dan BBM, hingga peningkatan produksi dan penganekaragaman produk pangan. (eko/redaksi)
