Brebes, Infojateng.id – Kabupaten Brebes tak kunjung keluar dari lima besar daerah miskin ekstrem di Jateng. Komisi E DPRD Jateng meminta validasi data kemiskinan segara diselesaikan supaya penanganan kemiskinan tepat sasaran.
Ketua Komisi E Abdul Hamid menekankan tiga poin dalam penanganan kemiskinan di Brebes. Pertama tepat sasaran. Dengan demikian penanganan kemiskinan menjadi efektif, mengingat warga yang masuk data kemiskinan bisa tertangani. Kedua, supaya tepat sasaran diperlukan keterbaruan data supaya menjadi valid. Data sangat menentukan dalam fokus pemberian bantuan maupun stimulan dari pemerintah.
“Kalau memang data yang dimiliki belum divalidasikan, maka segera diperbarui. Semakin valid data maka bisa tepat sasaran bantuan yang disalurkan,” ucapnya di sela-sela pertemuan Komisi E dengan Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
Ketiga pentingnya sinergisitas daerah dan pusat supaya Bersama-sama memiliki visi dan misi dalam penanganan kemiskinan di Brebes maupun daerah yang masuk data dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).
Hamid mengemukakan, program jambanisasi sehat bisa menjadi ukuran dalam PKE. Masih banyak daerah belum 100 persen memiliki jamban sehat. Artinya belum semuanya melaksanakan open defecation free (ODF) atau istilah jamban sehat.
Kepala Dinas Sosial Brebes Masfuri dalam kesempatan itu menjelaskan, perlu ada skala prioritas dan intervensi khusus dalam penanganan kemiskinan. Hanya saja permasalahan di Brebes sangat kompleks. Perlu ada pencermatan mana yang perlu menjadi prioritas dalam penanganan.
Sejumlah permasalahan di Brebes, disebutkannya, pertama masalah pemberdayaan warga lanjut usia yang hidup sendiri. Ini menjadi perhatian serius mengingat masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Keberadaan mereka selain sendiri juga dalam lingkungan miskin. Selanjutnya penyandang disabilitas baik secara fisik, mental, dan sensorik. “Kondisi mereka itu perlu bantuan hidup supaya bisa mandiri,” katanya.
Belum lagi daerah dalam kawasan bencana. Brebes terbagi menjadi dua Kawasan yakni pegunungan dan pesisir. Di kedua kawasan itu, banyak terdata warga miskin dan pengangguran. “Pentingnya sinergisitas pemerintah, DPRD maupun stakeholder. Kami berharap kedatangan Komisi E di sini bisa turut memberikan arahan mengenai penanganan kemiskinan,” ucapnya.(eko/redaksi)
