Semarang, infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta seluruh pihak mewaspadai sejumlah isu strategis, yang biasanya muncul saat pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Pesan itu disampaikannya saat menghadiri Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) “Menjaga Kondusivitas Wilayah Jateng dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak Tahun 2024”, di Wisma Perdamaian, Senin (4/9/2023).
“Isu-isu strategis yang menjadi potensi permasalahan yaitu, ada keberpihakan ASN atau aparat lain dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pemilu atau pilpres. Ada juga politik transaksional caleg, pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses, penggunaan medsos untuk black campaign, dan penyebaran isu hoaks, politik identitas, dan ujaran kebencian, pelaksanaan tahapan pemilu serta penyusunan daftar pemilih,” urai Gus Yasin, sapaan wagub.
Gus Yasin menambahkan, isu-isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan di masyarakat tersebut, harus dicegah. Butuh kerja sama dari berbagai pihak, untuk melakukan pencegahan, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun partai politik.
Dari pihak penyelenggara misalnya, pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan, mulai dari proses pencalonan, akurasi data, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
“(Dari) parpol hendaknya meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan, dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pilkada,” tuturnya.
Untuk pemerintah daerah, lanjut dia, punya kewajiban memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada.
Selain itu, pemerintah daerah harus mengintensifkan forum-forum komunikasi, baik FKPD maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.
“Saya minta juga Polri/ TNI, BIN, Binda dan unsur intelijen, harus lebih menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal, berdasarkan pemetaan indeks kerawanan pemilu 2024,” ungkapnya.
Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah peran organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan. Kelompok organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan perlu memperluas jaringan pemantauan pemilu dan pilkada, untuk meningkatkan kesadaran politik yang demokratis.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng Muhammad Amin menyambung, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jateng, rata-rata masuk dalam kategori rawan sedang.
Ia menyebut, konstruksi IKP ini terdiri dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
Dirinya menjelaskan, untuk konteks sosial politik, indeksnya sebesar 27,14%, penyelenggaraan pemilu 54,48%, kontestasi 31,24%, dan partisipasi sebesar 0,14%.
Menurut Amin, angka indeks itu bisa berubah melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi dan partisipasi dari pemerintah daerah. (eko/redaksi)
