Temanggung, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung terus berupaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Para camat pun diminta turun ke bawah untuk mengecek dan melakukan pendataan.
Hal itu mengemuka saat Penjabat (Pj) Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo Ramah Tamah dan Ngobrol Bareng bersama Paguyuban Kepala Desa Mangku Projo di Edupark Pengilon, Bulu, Temanggung, Rabu (8/11/2023).
Hary menambahkan, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kementerian Kesehatan RI, angka stunting di Kabupaten Temanggung masih tergolong tinggi.
“Dari angka stunting yang masih tinggi, kita harus evaluasi, menggerakkan elemen masyarakat. Kita coba dari dalam dulu, dari, dan untuk kita saja. Mulai dari dokter spesialis, Pak Camat terus turun ke bawah sampai ke desa,” kata Hary.
Ia mengatakan, dengan angka stunting yang tinggi tersebut, Pemkab Temanggung harus mencari terobosan untuk mencapai target penurunan.
Pj Bupati juga mengingatkan, pengecekan program ke lapangan perlu dilakukan, agar angka penurunannya bisa dirasakan, tidak hanya melalui survei yang notabene hanya sampel.
“Kita cek ke anak tersebut, setelah program ini berjalan. Apakah ada kelainan gen, keturunan, atau tidak mau makan, cerdas, tapi kecil. Hal ini, kita perlu koordinasi dengan dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit wilayah Kabupaten Temanggung, untuk menangani hal tersebut, agar ada titik terang. Sehingga angka penurunannya pasti,” imbuhnya.
Dia menerangkan, melalui Dana Insentif Daerah (DID), Pemkab Temanggung menganggarkan untuk penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dengan dana tersebut, Pj Bupati akan mengumpulkan para camat untuk membuat inovasi-inovasi menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Selain stunting, beber Hary, kemiskinan ekstrem di Temanggung masih 0,9 persen, dengan kategori plesterisasi, jambanisasi, dan listrik.
Sesuai pidato Presiden di Istana Negara, kemiskinan ekstrem diupayakan menjadi 0,001 persen.
“Untuk menuju nol persen itu susah, karena kemiskinan di setiap negara itu pasti ada, paling tidak 0,001. Saya menginstruksikan para camat untuk turun ke bawah, mendata yang benar-benar kategori kemiskinan ekstrem, dengan indikator pendapatan masyarakat kurang dari Rp244.000 per orang per bulan, sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” tandasnya. (eko/redaksi)
