Makassar, Infojateng.id – Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menghadiri acara Sarasehan Nasional Alumni Universitas Negeri Makassar di Balroom Four Points Hotel Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Hari itu, Ganjar mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran.
Ganjar hadir memenuhi undangan sebagai narasumber dalam dialog bertema “Reposisi Praktik Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Menuju Indonesia yang Berkeadilan”.
Selain itu, juga dihadiri sejumlah panelis, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan Peneliti Hukum Tata Negara Prof Zainal Arifin Mochtar.
Di awal dialog, Ganjar mendapat pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Mochtar tentang kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM hingga demokrasi yang saat ini melenceng, serta bagaimana mengembalikannya.
“Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya. Kira-kira, Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?” kata Prof. Zainal.
Pertanyaan itu dijawab Ganjar dengan tenang, namun mengisyaratkan ketegasan.
Ganjar kemudian menceritakan alasannya memakai kemeja warna hitam di beberapa kesempatan.
“Bagaimana kemudian kenapa saya memakai kemeja warna hitam,” tutur Ganjar.
Ia kemudian melanjutkan bahwa situasi hukum saat ini harus dikembalian arahnya, sehingga kepercayaan publik bisa pulih.
Salah satunya dengan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media.
“Ketika kewenangan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik,” terang Ganjar.
Ganjar kemudian menyatakan perlunya perubahan regulasi jika diperlukan untuk memastikan efektivitas upaya pemulihan kepercayaan publik.
Dia juga menyoroti pentingnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk media, dalam membangun arus balik yang positif.
“Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya,” jelasnya.
Secara tegas, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu juga ikut mengkritisi penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi saat ini yang dinilainya mengalami kemunduran.
“Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5,” ucapnya.
Pernyataan itu diperkuat dengan data yang dipaparkannya. Yakni persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7 persen.
Untuk memperbaiki, Ganjar menyatakan yang harus dilakukan ialah supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga.
“Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Sehingga yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik,” tandasnya. (eko/redaksi)
