KUDUS – Rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kudus tahun anggaran 2019 dilaksanakan hari ini, Senin (13/07) di ruang rapat DPRD.
Rapat dipimpin oleh Ilwani, wakil ketua DPRD Kudus yang sekaligus membuka paripurna. Plt. Bupati Kudus HM Hartopo beserta jajaran unsur forkopimda, kepala OPD dan anggota DPRD turut hadir dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi.
Dalam paripurna tersebut, terdapat 10 fraksi yang menyampaikan pandanganya terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kudus 2019. Meliputi PKB, PPP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, Amanat Nasional Hanura Demokrat yang merupakan fraksi gabungan, serta PDIP.
Penyampaian pandangan fraksi yang telah dilakukan rencananya akan mendapatkan jawaban Plt Bupati Kudus pada Jumat (17/07) mendatang.
Dalam rapat paripurna tersebut, secara garis besar pandangan umum fraksi-fraksi menyampaikan pandanganya terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ta 2019 serta hasil audit BPK prov jateng yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian
Kalangan dewan menyinggung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu terealisasi sebesar 63%. Wakil rakyat mengungkapkan bawa PAD masih jauh dari target dan diminta lebih optimal lagi.
Selain itu, menghadapi musim penghujan, diharapkan Dinas terkait untuk segera melakukan perimbasan pohon yang dinilai berpotensi tumbang, perbaikan jembatan sungai piji serta mempercepat realisasi anggaran yang telah disetujui agar tidak menumpuk diakhir tahun.(IJL)
