Bawaslu Blora Gelar Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024

infojateng.id - 1 April 2024
Bawaslu Blora Gelar Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024
Bawaslu Kabupaten Blora menggelar Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2024 di Aula Kantor BKD Kabupaten Blora, Minggu, (31/3/2024) pukul 16.00 WIB. (Diskominfo Blora) - (infojateng.id)
|
Editor

Blora, Infojateng.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar Rapat Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2024.

Rapat dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora Kelurahan Mlangsen, Blora, Minggu (31/3/2024) pukul 16.00 WIB.

“Alhamdulillah, sore hari ini kembali bisa bertemu, bertatap muka untuk mendiskusikan berkaitan dengan Pemilu 2024, yang kita ketahui bersama saat ini sedang menuju tahapan akhir,” kata Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim dalam sambutannya.

Disampaikan, menuju tahapan-tahapan akhir, kata Andyka, karena, sejatinya Pemilu 2024 secara tahapan belum berakhir.

“Masih ada tahapan permohonan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang berproses untuk pasangan calon presiden yang keberatan hasil rekapitulasi nasional yang telah ditetapkan dan dibacakan oleh KPU RI,” bebernya.

Berikutnya, lanjut dia, juga ada permohonan sengketa pemilihan umum untuk calon legislatif.

“Dalam hal ini peserta Pemilu 2024 dari partai politik (parpol), namun hingga saat ini, masih menunggu, apakah diregister oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak,” terangnya.

Maka, imbuhnya, pada kesempatan ini mendiskusikan persiapan pengawasan penetapan perolehan kursi dan penetapan hasil pemilihan umum 2024.

“Karena ada pengajuan perselisihan hasil Pemilu 2024, tentu KPU Kabupaten Blora sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan perolehan jumlah kursi sekaligus penetapan calon terpilih ini belum bisa melaksanakan,” jelasnya.

Dikemukakan, dari hasil diskusi Bawaslu dan KPU Blora, dan juga secara jadwal, dimungkinkan jika tidak ada sengketa hasil Pemilu berkaitan legislatif Kabupaten Blora, mungkin setelah Idulfitri 1445 Hijriah.

“Kalau tidak ada berarti prosesnya lancar-lancar saja, tidak ada yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Andyka menambahkan, penting bagi Bawaslu untuk memastikan dalam penetapan, KPU melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Termasuk ketika di dalam dinamika Pemilu ini ada beberapa yang mengundurkan diri sebagai calon legislatif,” ucap Andyka.

Karena di Pemilu 2024 ini, menurut UUD 1945 adalah proporsional terbuka, sehingga ketika ada mekanisme-mekanisme lain, tentu juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor VII tahun 2017 yang mengatur Pemilihan Umum.

Pada rapat itu Divisi Teknis KPU Kabupaten Blora, Ahmad Solikin membeberkan seputar penetapan kursi dan calon terpilih.

Ahmad Solikin menyebut KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota dan Penetapan Calon terpilih melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Terkait perolehan kursi dijelaskan Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Atau terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Penentuan jumlah perolehan kursi, diungkapkan  sesuai ketentuan yaitu menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik.

“Membagi suara sah setiap Partai Politik dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya,” bebernya.

Selanjutnya, hasil pembagian sebagaimana dimaksud m diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

“Dan nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi,” terangnya.

Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Parpol dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Bekenaan penetapan calon terpilih, Solikin menyampaikan Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.

Kemudian, Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.

Berikutnya, Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut : a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR; atau b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR sama, maka calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Solikin menerangkan Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain sebagaimana dimaksud di atas penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Kategori Calon TMS adalah calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Selanjutnya, calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang
tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau Kemudian, calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.

Untuk tata cara penggantian, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.

Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan.

Pelantikan Calon Terpilih, lanjut Solikin, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.

Sementara berkaitan Penundaan Pelantikan, dibeberkan, Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap.

Rapat diikuti jajaran Baswaslu, Panwascam, perwakilan partai politik dan sejumlah insan media dan diakhiri beberapa saat menjelang azan magrib, dilanjutkan buka puasa bersama.  (eko/redaksi)




Tinggalkan Komentar

Terbaru Hari Ini

Jelang Proliga 2024, Gresik Petrokimia Mengandalkan Pedro Lilipaly Sebagai Juru Taktik

Jelang Proliga 2024, Gresik Petrokimia Mengandalkan Pedro Lilipaly Sebagai Juru Taktik

Info Jateng   Olahraga
Halalbihalal, Bupati Apresiasi Polres Blora dalam Pengamanan Idulftri 1445 dan Arus Mudik

Halalbihalal, Bupati Apresiasi Polres Blora dalam Pengamanan Idulftri 1445 dan Arus Mudik

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Nelayan Batang Gelar Lomba Dayung, Ajang Bangun Kebersamaan dan Perkuat Rasa Persaudaraan

Nelayan Batang Gelar Lomba Dayung, Ajang Bangun Kebersamaan dan Perkuat Rasa Persaudaraan

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
IGD RSUD Batang Siagakan Petugas Medis 24 Jam Selama Lebaran

IGD RSUD Batang Siagakan Petugas Medis 24 Jam Selama Lebaran

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng   Kesehatan
Gencarkan Patroli ke Objek Wisata, Polres Jepara Gelar Pengamanan Libur Lebaran 2024

Gencarkan Patroli ke Objek Wisata, Polres Jepara Gelar Pengamanan Libur Lebaran 2024

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Nana Sudjana Gelar “Open House” Idulfitri, Romo Robertus : Ini Kesempatan Istimewa

Nana Sudjana Gelar “Open House” Idulfitri, Romo Robertus : Ini Kesempatan Istimewa

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Mudahkan Silaturahmi, Sekda Jateng Gelar Open House

Mudahkan Silaturahmi, Sekda Jateng Gelar Open House

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Buntut Kecelakaan di Tol Semarang-Batang, PO. Rosalia Indah Berpeluang Kena Sanksi

Buntut Kecelakaan di Tol Semarang-Batang, PO. Rosalia Indah Berpeluang Kena Sanksi

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Indonesia Berhasil Antar 4 Wakil di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024

Indonesia Berhasil Antar 4 Wakil di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024

Info Nasional   Olahraga
Kualitas Alat Belum Maksimal, Hilal di Batang Sulit Terpantau

Kualitas Alat Belum Maksimal, Hilal di Batang Sulit Terpantau

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Waspada Gangguan Keamanan, Patroli dan Penjagaan di Stasiun KA Cepu Diintensifkan

Waspada Gangguan Keamanan, Patroli dan Penjagaan di Stasiun KA Cepu Diintensifkan

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Apresiasi Petugas Kebersihan, Bupati Berikan Bingkisan Hingga Perjuangkan Jadi PPPK

Apresiasi Petugas Kebersihan, Bupati Berikan Bingkisan Hingga Perjuangkan Jadi PPPK

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Polisi Pastikan Keamanan Rumah Sebelum Ditinggal Mudik Pemiliknya

Polisi Pastikan Keamanan Rumah Sebelum Ditinggal Mudik Pemiliknya

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Cerianya Anak Yatim Piatu saat Diajak Polisi Jepara Belanja Baju Lebaran

Cerianya Anak Yatim Piatu saat Diajak Polisi Jepara Belanja Baju Lebaran

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
RSUD Batang Tetap Layani Pasien Selama Libur Lebaran

RSUD Batang Tetap Layani Pasien Selama Libur Lebaran

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng   Kesehatan
Polres Batang Imbau Warga Tak Main Petasan saat Malam Takbiran

Polres Batang Imbau Warga Tak Main Petasan saat Malam Takbiran

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Dukung Kelancaran Pemudik, Kwarcab Batang Siagakan Personel

Dukung Kelancaran Pemudik, Kwarcab Batang Siagakan Personel

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Resmi! Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

Resmi! Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

Info Jateng   Info Nasional
Hilal Tidak Terlihat di Pantai Kartini, Cuaca dan Alat Jadi Kendala

Hilal Tidak Terlihat di Pantai Kartini, Cuaca dan Alat Jadi Kendala

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Mudik Lebaran 2024, Polres Jepara Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Terminal

Mudik Lebaran 2024, Polres Jepara Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Terminal

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng   Kesehatan
Close Ads X