Blora, Infojateng.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora, Heri Purnomo mengatakan media dapat berperan dalam mengedukasi pemilih tentang hak dan kewajiban mereka dalam Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 serta prosedur teknis pemilihan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pengawasan partisipatif bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Blora di Resto D’Joglo Blora, Kamis (13/6/2024).
“Edukasi pemilih melalui media dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih. Media dapat menjadi forum diskusi dan debat publik antara para calon, sehingga pemilih dapat mengevaluasi dan membandingkan visi, misi, dan kompetensi calon,” jelas Heri.
Dikatakannya, diskusi dan debat di media dapat mendorong pemilih untuk lebih kritis dalam memilih calon.
Menurutnya, media memainkan peran penting dalam proses pilkada 2024 di wilayah setempat.
“Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat,” ujarnya.
Idealnya, kata Heri, secara garis besar sajian penting pers terkait Pilkada terbagi atas peserta Pilkada, regulasi dan penyelenggara pilkada, tahapan Pilkada, pengamanan Pilkada, serta peran serta masyarakat.
Pasal 3 UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Artinya, selain memberi informasi, pers berperan untuk mengedukasi masyarakat, termasuk dalam momen penting Pilkada 2024.
Peran media dalam pilkada sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Media harus menjalankan perannya secara profesional, independen, dan berimbang agar dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong partisipasi pemilih yang cerdas.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora, Irfan Syaiful Masykur menegaskan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.
“Jadi keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada Bawaslu, tetapi perlu ada peran serta aktif dari masyarakat,” tegas Irfan.
Pilkada serentak 2024 harus diawasi karena itu kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran, yang akan berisiko pada terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan hasilnya tidak diterima oleh rakyat.
Rakor itu mengusung tema “Membumikan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Serentak” yang dilaksanakan 27 November 2024.
Irfan menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat krusial untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik dan akurat.
Rapat koordinasi dihadiri insan media cetak, elektronik, dan online. (eko/redaksi)
