SEMARANG– Proyek pembangunan Tol Solo-Yogyakarta akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan panjang jalan utama 35,18 KM. Ruas itu masuk seksi satu dan terdapat empat exit tol, di Kartasura, Karanganom/Delanggu, Klaten dan Prambanan-Manisrenggo.
Perwakilan dari PT Adhi Karya, Pristi Wahyono mengatakan, diperlukan pembebasan lahan seluas 608,90 hektare. Sebagian besar eksisting lahan berupa sawah sebesar 73,91 persen. Untuk permukiman penduduk yang terkena proyek tol sebesar 17,54 persen, kebun atau tegalan 1,55 persen, serta 7,09 persen adalah lahan lain-lain, seperti tanah wakaf, dan tanah milik TNI.
“Kita sudah sosialisasi ke daerah beberapa kali. Investasi ini perlu proses panjang. Dari pertama kami melakukan evaluasi dan kajian dampak analisis lingkungan, dan sampai saat ini kami masih melakukan kajian, hingga sekarang kita sampai pada pengajuan penetapan lokasi,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Ruang Rapat Gedung A Lantai 4 Kantor Gubernur, Selasa (16/7/2019).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan, sebelum masuk tahap kegiatan lelang yang ditargetkan pada akhir Juli 2019, penetapan lokasi harus sudah tepat. Tol Solo-Yogya secara administrasi melewati tiga kabupaten, 14 kecamatan dan 61 desa.
Tiga kabupaten yang dilewati tersebut adalah Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Klaten. Kecamatan terbanyak yang dilintasi tol berada di Kabupaten Klaten, yakni sebanyak 11 kecamatan. Antara lain Delanggu, Karanganom, Polanharjo, Klaten Utara, dan Ceper.
“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten, yang pertama coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu jadi persoalan. Sekarang di provinsi sedang melakukan revisi, jadi kesempatan juga bagi kabupaten untuk melakukan revisi,” jelasnya dilansir situs resmi Pemprov Jateng.
Sekda juga meminta ada pengecekan lahan yang terkena dampak tol. Apakah masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atau tidak. Jika masuk dalam LP2B, maka harus dicari penggantinya.
Drainase terutama di underpass, kata dia, juga harus menjadi perhatian. Sebab, jika tidak diperhatikan elevasinya, akan menimbulkan banjir. Itu sudah terjadi di underpass Pajang, Kartasura. Hal-hal lain yang tak kalah penting adalah sumber-sumber air, situs yang harus dipertahankan, dan kepemilikan lahan lainnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu memberikan penegasan mengenai LP2B karena berkaitan dengan alokasi pemberian pupuk bersubsdi. Bagi daerah yang LP2B terkena dampak pembangunan tol, wajib mencari lokasi cadangan. Prinsipnya, jangan sampai LP2B berkurang.
“LP2B kalau sampai berkurang, terus terang nanti petani tidak dapat pupuk, teriak. Kemarin kami sudah menerima peta baru. Di Boyolali ada kecamatan yang pupuk bersubsidinya nol. Maka, jangan sampai LP2B berkurang,” ujarnya.
Menurutnya, dampak berkurangnya LP2B adalah pengurangan subsidi pupuk, sehingga pihaknya menyurati Wapres Jusuf Kalla agar bisa melakukan revisi kondisi LP2B di 4 kabupaten di Jateng yang tidak mendapat alokasi pupuk. Jika kondisi seperti itu terjadi, pihaknya meminta untuk dicarikan lokasi cadangan.
“Dalam penyusunan Amdal Tol Solo-Yogya nanti, pemerintah provinsi, dan empat kabupaten yang terdampak juga harus dilibatkan. Sehingga dapat saling mengawasi,” tandasnya. (redaksi)
