Dikunjungi Komisi IX DPR RI, Disnakertrans Jateng Klarifikasi Soal PHK Buruh

infojateng.id - 6 September 2024
Dikunjungi Komisi IX DPR RI, Disnakertrans Jateng Klarifikasi Soal PHK Buruh
Kunjungan DPR-RI Komisi IX di Ruang Rapat Disnakertrans Jateng, Kamis (5/9/2024). Dok. Diksominfo Jateng - (infojateng.id)
|
Editor

Semarang, Infojateng.id – Data riil jumlah pekerja yang diberhentikan sepanjang 2024 di Jawa Tengah sebanyak 9.133 orang.

Jumlah itu jauh lebih sedikit ketimbang data yang disampaikan Komisi IX DPR RI, saat melakukan melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Tengah terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, yang dikatakan mencapai 13.700 orang.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz.

Menurutnya, data riil tersebut berasal dari aplikasi SIGAP PHI, yang menginformasikan terkait kasus PHK di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Ditambahkan, apllikasi tersebut meng-update perusahaan yang melakukan PHK, di masing-masing daerah. Di situ termaktub jumlah PHK, bahkan kasus yang masih melakukan mediasi.

Rincian data hingga Agustus 2024, sejumlah 6.844 orang terkonfirmasi di berhentikan atau PHK. Sementara 2.289 orang dirumahkan, sehingga totalnya mencapai 9.133 orang.

“Kunjungan DPR-RI Komisi IX (membahas) terkait banyaknya PHK, ada info Jateng terbanyak dibanding provinsi lain. Akhirnya ini bisa mengklarifikasi, mengonfirmasi, bahwa Jateng tak sebanyak yang diberitakan,” ujar Aziz, seusai pertemuan, di Ruang Rapat Disnakertrans Jateng, Kamis (5/9/2024).

Meski demikian, dia tak menampik adanya kasus PHK yang terjadi di Jateng, terutama, dari sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Di antaranya, faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina, resesi ekonomi negara tujuan ekspor, kenaikan harga barang baku, penurunan order hingga membanjirnya produk impor TPT.

Aziz memastikan, upaya mitigasi telah dilakukan, terutama penyelesaian terkait pesangon dan hak jaminan sosial pekerja.

Menurutnya, PHK adalah hal terakhir yang dapat ditempuh, karena masih bisa dilakukan mediasi hingga persetujuan bersama.

Di sisi lain, Aziz menyebut Jawa Tengah masih menjadi primadona penanaman investasi.

Hal itu diindikasikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat 0,94 juta jiwa atau 4,39 persen, di bawah Jabar, Banten dan Jakarta.

Menurut datanya, banyak perusahaan yang merelokasi dan berinvestasi ke Jateng. Seperti, calon pabrik alas kaki di Pekalongan yang membutuhkan 18 ribu orang pekerja dan pabrik sepatu di KITB Batang, yang berkapasitas 15 ribu orang pekerja.

“Djarum juga menginvestasikan pabrik di enam kabupaten, KEK Kendal membutuhkan 10 ribu lebih pekerja. Kesempatan kerja masih terbuka luas di Jateng,” tuturnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memaksimalkan pendidikan vokasi. Ini diindikasikan dengan alokasi APBD untuk perbaikan dan penambahan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi Jawa Tengah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti tentang pembayaran jaminan sosial pekerja.

Dari klarifikasi lapangan, banyak hal yang menyebabkan jaminan sosial tidak didapat pekerja, di antaranya oknum perusahaan nakal yang tidak membayar premi karena masalah keuangan.

“Situasi ekonomi faktor geopolitik sedang susah, permintaan ekspor turun sehingga perusahaan melakukan efisiensi. Karena itu 13.700 (orang buruh di Jateng yang di-PHK) harus dijamin haknya. Perusahaan tidak boleh mengingkari pesangon, jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sebab dari angka itu hanya 9.700 yang JKP,” tutur Edy.

Terkait perbedaan data jumlah PHK di Jateng, Edy menyebut hal itu harus didalami lebih lanjut.

“Data dari Kemenaker RI (13.700 orang buruh PHK) kan data umum. Kalau data dari dinas 9.700 (orang buruh PHK) itu data fluktuasi riil. Perbedaan data harus diklarifikasi, tadi data dari (serikat) buruh juga 9.700 (orang), tentu masing masing pihak harus telusur ulang, mungkin ada yang tak terdata atau tidak lapor,” urainya.

Pada kunjungan tersebut, rombongan dipimpin Ketua Komisi IX DPR-RI Kurniasih Mufida.

Turut hadir Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Budaya, Politik dan Kebijakan Publik Ismail Pakaya dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia. (eko/redaksi)




Tinggalkan Komentar

Terbaru Hari Ini

Hyundai Hillstate Telan Kekalahan dari Hi Pass, Peluang Red Spark Salip Posisi 2 Klasemen

Hyundai Hillstate Telan Kekalahan dari Hi Pass, Peluang Red Spark Salip Posisi 2 Klasemen

Olahraga
Operasi Keselamatan di Jepara, Polisi Bagikan Bunga Hingga Cokelat kepada Pengendara

Operasi Keselamatan di Jepara, Polisi Bagikan Bunga Hingga Cokelat kepada Pengendara

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Perkuat Sinergitas, Kapolres Jepara Kunjungi Unisnu

Perkuat Sinergitas, Kapolres Jepara Kunjungi Unisnu

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng   Pendidikan
Puluhan Buruh Tani Pundenrejo Berkemah di Depan Kantor BPN Pati, Tuntut Tanah Nenek Moyang Dikembalikan

Puluhan Buruh Tani Pundenrejo Berkemah di Depan Kantor BPN Pati, Tuntut Tanah Nenek Moyang Dikembalikan

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Hasil Laga Hyundai Hillstate Vs Hi Pass Tentukan Nasib Red Spark

Hasil Laga Hyundai Hillstate Vs Hi Pass Tentukan Nasib Red Spark

Olahraga
LKPP Galang Kolaborasi untuk Reboisasi di Wilayah Rawan Bencana Pekalongan

LKPP Galang Kolaborasi untuk Reboisasi di Wilayah Rawan Bencana Pekalongan

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng   Laporan Khusus
Ratusan Pelajar Dapat Makan Bergizi Gratis dari IWAPI Boyolali

Ratusan Pelajar Dapat Makan Bergizi Gratis dari IWAPI Boyolali

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng   Pendidikan
Polres Batang Gelar Operasi Keselamatan Candi 2025

Polres Batang Gelar Operasi Keselamatan Candi 2025

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Monitoring Pencegahan Korupsi, Jepara Peringkat 23 Nasional

Monitoring Pencegahan Korupsi, Jepara Peringkat 23 Nasional

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng   Pemerintahan
Kuota Jemaah Haji Jateng Capai 30.377 Orang, Petugas Diminta Layani dengan Ikhlas

Kuota Jemaah Haji Jateng Capai 30.377 Orang, Petugas Diminta Layani dengan Ikhlas

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Insan Pers Diminta Setia pada Kode Etik Jurnalistik Ditengah Merebaknya Teknologi AI

Insan Pers Diminta Setia pada Kode Etik Jurnalistik Ditengah Merebaknya Teknologi AI

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Pemkab Semarang Gagas Pembuatan “Keripik Sampah”

Pemkab Semarang Gagas Pembuatan “Keripik Sampah”

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng   Pemerintahan
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai, Pj Gubernur Jateng : Pelayanan Dibikin yang Nyaman

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai, Pj Gubernur Jateng : Pelayanan Dibikin yang Nyaman

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng   Kesehatan
Pengendara Harapkan Ruas Pantura Batang Dibetonisasi

Pengendara Harapkan Ruas Pantura Batang Dibetonisasi

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Nana Minta Jajarannya Pertahankan Kinerja Baik Jelang Pelantikan Gubernur-Wagub Jateng

Nana Minta Jajarannya Pertahankan Kinerja Baik Jelang Pelantikan Gubernur-Wagub Jateng

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng   Pemerintahan
KONI Batang Berharap, Anggaran Pembinaan Olahraga Tak Terpangkas untuk Program MBG

KONI Batang Berharap, Anggaran Pembinaan Olahraga Tak Terpangkas untuk Program MBG

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Wali Kota Semarang Tinjau Banjir di Terboyo Wetan dan Trimulyo

Wali Kota Semarang Tinjau Banjir di Terboyo Wetan dan Trimulyo

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Peringati HPN, DPRD Jateng Bentuk Sinergitas Insan Media di Era Disrupsi

Peringati HPN, DPRD Jateng Bentuk Sinergitas Insan Media di Era Disrupsi

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng   Pemerintahan
Empat Kendaraan Kecelakaan Karambol di Depan SPBU Krasak, Satu Orang Meninggal Dunia

Empat Kendaraan Kecelakaan Karambol di Depan SPBU Krasak, Satu Orang Meninggal Dunia

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Gerindra Jepara Siap Kawal MBG dan Progam Pemerintah Pusat di Daerah

Gerindra Jepara Siap Kawal MBG dan Progam Pemerintah Pusat di Daerah

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Close Ads X