Blora, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah berhasil kembalikan 4.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) ke sekolah formal.
Sedangkan, sekitar 1.000 ATS lainnya juga telah berhasil dikembalikan ke sekolah nonformal, melalui program kesetaraan paket B dan C.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora, Nuril Huda menyampaikan, jumlah ATS di Blora sempat mencapai 6.480 orang.
Dari angka itu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan ATS ke jalur pendidikan baik formal, maupun nonformal.
“Ke jalur pendidikan formal jumlahnya sekitar 4.000 (orang), dan 1.000 (orang) lagi dikembalikan ke jalur pendidikan nonformal, seperti kejar paket B dan paket C,” jelas Nuril Huda, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/9/2024).
Disampaikan, untuk sisanya, sekitar 1.400-an ATS yang rata-rata berdomisili di luar kota, masih terus diupayakan untuk kembali bersekolah, atau mungkin bisa dengan alternatif sekolah jarak jauh.
Menurut Nuril, berdasarkan survei yang dilakukan, ada beberapa penyebab ATS di Blora. Di antaranya, alasan ekonomi, akses ke sekolah cukup jauh, khususnya warga yang tinggal di pinggir hutan.
Selain itu, lanjut dia, sebagian dari mereka bekerja untuk membantu orang tuanya. Ada juga yang malas berpikir, dan disebabkan pengaruh lingkungan.
”Ada juga yang dikarenakan masih ada sebagian orang tua, yang belum peduli pada pendidikan anak,” tambahnya.
Kepala Disdik Kabupaten Blora, Sunaryo, menandaskan, selama ini penanganan ATS di Blora sudah cukup baik, dibandingkan kabupaten tetangga.
Untuk itu tidak mengherankan jika sekitar Mei tahun ini, ada beberapa kabupaten datang untuk belajar penanganan ATS ke Blora.
Disebutkan, ke depan, pihaknya akan terus mengambil langkah untuk meminimalisasi jumlah ATS, dan Blora mencanangkan zero ATS.
“Saat ini, Blora sudah mempunya aplikasi Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT). Dengan cara itu, akan memudahkan untuk mencari data, by name by address, sehingga akan memudahkan pemerintah, hingga mengintervensi,” jelas Sunaryo.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan melibatkan stakeholder terkait, utamanya Dinas PMD dengan memberdayakan desa, karena merekalah pihak yang paling tahu kondisi warganya.
”Kondisi yang sulit juga adalah penduduk dan warga Blora yang sudah menikah, sehingga mereka tidak mudah diajak kembali ke sekolah. Namun demikian, program yang akan terus kita lakukan adalah gerakan Ayo Kembali ke Sekolah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Blora, A Mahbub Djunaidi menyatakan, baru-baru ini Unicef datang ke Blora untuk melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
Dikemukakan, saat melakukan pendampingan, Unicef menilai percepatan penurunan ATS di Blora terhitung bagus.
Sehingga, Blora diminta memaparkan program ATS yang menggunakan inovasi SILAT di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
“Hal itu sudah kami lakukan pada 29 Agustus 2024 lalu,” jelas Mahbub. (eko/redaksi)
