Purbalingga, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bekerja sama dengan Bank Jateng, meluncurkan program kartu digital yang yang bisa digunakan untuk pembayaran, dengan kode QR alias Kartu Kredit Indonesia (KKI) QRIS.
Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan program Billing Center Bank Jateng, di Braling Grand Hotel Purbalingga, Rabu (18/9/2024).
Pimpinan Bank Jateng Cabang Purbalingga, Agus Setyo Wahyono, menyampaikan, program KKI QRIS akan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara, Billing Center akan menjadi alternatif pembayaran berbasis digital bagi pengguna layanan, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.
“Ini bisa menambah kemudahan bagi semua OPD di Kabupaten Purbalingga, dalam belanja daerah. KKI QRIS dapat digunakan untuk melakukan pembayaran belanja barang dan jasa, modal, serta perjalanan dinas,” kata Agus.
Agus menjelaskan, KKI QRIS baru diterapkan pada tujuh organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Bakeuda, Bapelitbangda, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian.
“Sedangkan Billing Center baru diterapkan di Bakeuda, Dinas Pertanian, Dinhub, Dinperindag, DLH, DPUPR, Dinrumkim, Dinporapar, Dinaker, DPMPTSP,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Herni Sulasti, menyambut baik hadirnya KKI QRIS dan Billing Center.
Dia berharap nantinya program itu bisa diterapkan semua OPD di Purbalingga.
“Saya berpesan KKI ini tidak hanya berhenti saat launching. Tujuh OPD harus bisa maksimal memanfaatkannya, dan ke depan harus tambah lagi OPD-nya,” kata Herni.
Dijelaskan, program ini merupakan bentuk dukungan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurutnya, KKI QRIS untuk memudahkan, juga lebih akuntabel. Sehingga, masyarakat akan lebih percaya.
Sementara, billing center manfaatnya akan sangat besar, baik untuk pemerintah maupun untuk pengguna layanan.
“Dengan adanya transaksi-transaksi nontunai, maka kebocoran-kebocoran dapat dihilangkan. Ini akan memaksimalkan PAD, sehingga bisa menopang pembangunan di Purbalingga,” tutupnya. (eko/redaksi)
