Mungkid, Infojateng.id – Sembilan desa di lereng Gunung Sumbing, yakni wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, mendeklarasikan tolak politik uang pada Pilkada mendatang.
Deklarasi serentak bertajuk Bawaslu Expo “Sesarengan Ngawasi Pilkada 2024”, dikemas menarik dalam pagelaran Sumbing Art Colaboration di lapangan Desa Prampelan, Sabtu (12/10/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh mengatakan, Deklarasi Desa Antipolitik Uang (Desa APU) menjelang Pilkada 2024, sengaja dikemas kolosal dan penuh warna.
Dalam satu panggung, melibatkan 200 lebih penari dan penggamel seni tradisional dari sembilan desa di Kaliangkrik, yakni Adipuro, Ketangi, Maduretno, Giriwarno, Ngargosuko, Ngawonggo, Balekerto, Girirejo, dan Bumirejo.
Menghadapi Pilkada di Kabupaten Magelang ini, lanjut Habib, jumlah desa antipolitik uang yang sudah terbentuk sebanyak 41 desa.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Magelang juga telah membentuk tujuh desa pengawasan, yang tersebar di 21 kecamatan.
“Dari 41 desa antipolitik uang yang sudah terbentuk ini, terbanyak ada di Kecamatan Kaliangkrik yang mencapai 11 desa,” kata Habib.
Pencanangan sembilan Desa APU tersebut, juga merupakan rangkaian kegiatan Sumbing Art Collaboration Sesarengan Ngawasi, dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipasif Pilkada 2024.
Ia menambahkan, pembentukan Desa APU tersebut untuk melakukan pengawasan pencegahan dan penanganan pelanggaran Pilkada.
Selain itu, juga merupakan bagian dari inovasi pencegahan pelanggaran Pilkada.
“Kami berharap, kegiatan pembentukan desa antipolitik uang tersebut, bisa disusul di desa-desa lain dan juga di kecamatan lainnya,” harapnya.
Ditambahkan, inisiasi Sumbing Art Colaboration oleh Bawaslu Kabupaten Magelang ini, selain menjadi bagian dari tugas dalam upaya edukasi pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pilkada 2024 ke masyarakat.
Selain itu, juga menjadi hiburan menarik bagi masyakarat, juga menjadi sarana promosi wisata dan produk UMKM di lereng Gunung Sumbing.
Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq mengatakan, pihaknya mengapresiasi sembilan desa di Kecamatan Kaliangkrik yang mendeklarasikan diri menjadi Desa APU.
“Karena mereka dengan sukarela dan tanpa paksaaan menyatakan menjadi desa antipolitik uang,” ujar Nur Kholiq.
Hingga kini, lanjut Kholiq, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membentuk sekitar 500 Desa APU yang tersebar di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut terbanyak berada di Kabupaten Magelang yakni sebanyak 41 Desa APU.
“Saya mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Magelang, yang telah mengembangkan desa pengawasan dan desa antipolitik uang, yang tidak hanya berbasis pada anggaran,” lanjutnya.
Ditambahkan, sebelumnya di Kecamatan Kaliangrik telah terbentuk dua Desa APU.
Dengan bertambahnya Desa APU tersebut, diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi dunia perpolitikan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang.
Hal tersebut, menurut Kholiq, menjadi penting dan merupakan bagian dari upaya pencegahan dalam konteks Pilkada.
“Harapannya juga memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengantisipasi dan mencegah politik uang pada Pilkada bupati/wali kota maupun gubernur khususnya, terutama di Kabupaten Magelang,” jelasnya. (eko/redaksi)
