Jepara, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bakal mengajukan peningkatan kuota LPG 3 kilogram sebesar 48,9 persen untuk tahun depan.
Usulan itu demi memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus meningkat.
Saat ini, UMKM di Jepara mencapai lebih dari 81 ribu unit, dengan hampir 29 ribu di antaranya bergantung pada elpiji bersubsidi.
Asisten II Sekda Kabupaten Jepara Hery Yulianto, menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM di daerah ini menunjukkan tren yang positif.
Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dialog interaktif di Radio Kartini 94,2 FM Jepara, Sabtu (2/11/2024).
“Kami melihat perkembangan UMKM di Jepara ini luar biasa. Kebutuhan LPG 3 kilo ini lebih banyak ke arah UMKM,” jelasnya.
Dialog interaktif tersebut dipandu oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, mengangkat tema “Dinamika Pembangunan di Jepara.”
Acara ini juga melibatkan berbagai narasumber, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta anggota DPRD Jepara.
Selain mengusulkan peningkatan kuota LPG, Hery mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara juga berencana meminta tambahan kuota BBM jenis solar dan pertalite sebesar 10 persen.
“Tahun depan, kita coba mintakan tambahan. Kami berharap nanti dari Pertamina bisa merealisasikan,” ungkap Hery.
Terkait kebutuhan elpiji di Karimunjawa, Asisten II Sekda ini mengatakan jika kondisi geografis kepulauan tersebut mengakibatkan biaya distribusi yang lebih tinggi.
Harga eceran tertinggi LPG di Jepara sebesar Rp18.000. Sedangkan di Karimunjawa mencapai Rp27.500 akibat adanya biaya operasional tambahan.
“Ada tambahan biaya operasional untuk ke sana, jadi ada selisih Rp9.500 dengan harga yang ada di Jepara,” katanya.
Saat ini, lanjut Hery, Pemkab Jepara secara rutin mengirimkan 2 ribu tabung LPG 3 kilogram setiap pekan.
Sedangkan upaya antisipasi lonjakan kebutuhan saat momen libur akhir tahun, pihaknya juga bakal mengajukan permohonan penambahan kuota fakultatif.
“Biasanya akan kita luncurkan di awal atau pertengahan Desember, sambil kita memantau ketersediaan di sana (Karimunjawa),” imbuhnya.
Di sisi lain, saat ditanya oleh Pj Bupati Jepara mengenai sembako, Hery menjelaskan bahwa komoditas ini lebih aman. Itu karena tidak memerlukan metode pengangkutan khusus. Berbeda dengan BBM dan tabung gas yang memerlukan spesialis dalam pengangkutan.
“Secara umum, ketersediaan LPG dan sembako di Jepara dipastikan tercukupi hingga akhir tahun,” tuturnya.
Sementara itu, Edy Supriyanta mengingatkan pengusaha besar, seperti restoran, untuk tidak menggunakan LPG subsidi 3 kilogram.
Dijelaskannya, elpiji bersubsidi seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM.
“Orang dengan ekonomi mampu, pengusaha besar, seperti restoran jangan menggunakan LPG subsidi 3 kilogram. Itu digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM,” tandas Edy.
Dalam kesempatan tersebut, pembahasan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) juga menjadi sorotan.
Hery menjelaskan bahwa penentuan UMR menggunakan beberapa indikator, termasuk inflasi dan aturan koefisien.
Kabupaten Jepara, kata dia, diberikan batas waktu hingga 30 November untuk menetapkan besaran UMR yang akan berlaku pada tahun 2025.
Penjabat Bupati Jepara berharap, pekerja diminta bersabar untuk menunggu keputusan tersebut.
“Sebelumnya, Jepara termasuk yang terbaik, dengan kenaikan 7,8 persen. Ini tertinggi se-Indonesia,” ungkapnya. (eko/redaksi)
