Blora, Infojateng.id – Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Denny Adhiharta Setiawan, mengungkapkan Kabupaten Blora kembali mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di 2024.
Adanya bantuan BSPS dari Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora optimistis dapat menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di wilayah setempat secara signifikan.
Program ini bukan hanya memberikan manfaat dari sisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Blora.
“Tahun ini, Kabupaten Blora mendapatkan sebanyak 1.544 titik bantuan untuk perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) telah disalurkan secara bertahap sejak awal tahun, dengan masing-masing titik mendapatkan anggaran Rp20 juta,” jelas Denny, di Blora, Selasa (5/11/2024).
Dijelaskan, alokasi dana ini terdiri dari Rp2,5 juta untuk tenaga kerja atau tukang, dan Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan.
Denny mengungkapkan bahwa, bantuan perumahan ini sudah menjadi program tahunan yang rutin diterima Blora, meskipun biasanya alokasi lebih kecil dan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Biasanya, alokasi bantuan dari provinsi itu jumlahnya tidak sampai ribuan, paling hanya ratusan unit per tahun. Tapi alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkan alokasi besar dari Kementerian PUPR sebanyak 1.544 titik,” ungkapnya.
Dikatakannya, bantuan dari Kementerian PUPR ini dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan.
Tahap pertama mencakup 500 unit, tahap kedua 350 unit, dan tahap ketiga 694 unit.
Saat ini, pelaksanaan tahap ketiga telah dimulai sejak awal Oktober dan diproyeksikan selesai sebelum akhir tahun.
“Untuk tahap ketiga ini, kami baru memulai pengerjaan pada bulan Oktober dan ditargetkan selesai hingga akhir tahun,” jelas Denny.
Dalam pelaksanaan program renovasi ini, Denny menekankan bahwa Pemkab Blora hanya bertugas memfasilitasi kegiatan di lapangan, sementara seluruh proses teknis dikelola langsung oleh Kementerian PUPR.
“Kami hanya memfasilitasi saja, seperti menyediakan tempat untuk pertemuan, memberikan dukungan administrasi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selebihnya, mulai dari pengusulan, tenaga pendamping yang direkrut di Semarang, hingga eksekusi di lapangan, semuanya diurus langsung oleh pihak kementerian,” terang dia.
Lebih lanjut, Denny menyampaikan apresiasinya terhadap program BSPS ini, yang menurutnya sangat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Blora.
“Program dari kementerian ini jelas sangat membantu, karena akan memberatkan kalau harus diakomodir sendiri melalui APBD kabupaten. Anggaran daerah kita tidak akan cukup jika harus menangani ribuan rumah yang memerlukan perbaikan,” tambahnya.
Dalam menentukan rumah yang akan menerima bantuan, Dinas Perkimhub Blora mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penentuan.
“Kami gunakan DTKS sebagai dasar data, sehingga penerima benar-benar mereka yang berhak. Setelah itu, kami melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan kriteria bantuan,” paparnya.
Denny juga mengungkapkan harapannya agar program BSPS ini dapat terus berlanjut, mengingat masih banyak warga Blora yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kami berharap bantuan seperti ini terus berjalan setiap tahun. Masih ada banyak keluarga yang membutuhkan rumah yang lebih layak dan sehat,” tandasnya. (eko/redaksi)
