Jepara, Infojateng.id – Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Demokrat, M. Latifun, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara untuk lebih memusatkan perhatian pada program-program pembangunan yang menjadi prioritas utama. Menurutnya, fokus pada skala prioritas sangat penting agar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024 bisa tercapai secara optimal meski waktu yang tersisa semakin terbatas.
“Kita berharap ada pemetaan yang jelas mengenai skala prioritas dalam pembangunan. Program-program utama yang menjadi fokus harus segera didahulukan agar tak tertunda lebih lama,” ujar Latifun.
Latifun menjelaskan, penentuan program prioritas dan alokasi sumber pendanaan harus dilakukan dengan teliti, karena percepatan pembangunan menjadi kunci dalam menyelesaikan program-program penting bagi masyarakat. “Jika pembangunan bisa dilakukan tepat waktu, maka manfaatnya bisa langsung dirasakan warga, khususnya di sektor-sektor yang sangat membutuhkan,” tegasnya.
Dalam situasi di mana risiko defisit anggaran menjadi ancaman, Latifun menyarankan Pemkab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak dan mengoptimalkan pendapatan melalui pajak daerah. Menurutnya, strategi ini penting agar anggaran dapat mencukupi untuk melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan.
“Pemkab ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, jadi jika ada kendala atau beban yang berat dalam hal anggaran, penting bagi kita untuk mencari cara agar tidak sampai mengalami defisit. Pemerintah daerah harus bisa mengadvokasi hal-hal yang membebani anggaran daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Latifun juga menyoroti pentingnya evaluasi program secara berkala. Menurutnya, Pemkab harus memastikan bahwa program-program prioritas yang tercantum dalam RPJMD betul-betul dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa dimulai dari perencanaan yang matang, dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.
“Evaluasi perlu dilakukan terutama pada tahap perencanaan. Meskipun perencanaan berada di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), namun tanggung jawab eksekusinya ada di setiap OPD. Ini yang perlu kita perhatikan bersama agar pembangunan tidak hanya sekadar rencana, tapi juga tercapai,” pungkasnya.
Dengan urgensi waktu yang semakin mendekati akhir tahun, Latifun berharap Pemkab dapat menyusun strategi yang lebih terfokus pada kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, dukungan dari semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, sangat diharapkan demi menyukseskan RPJMD yang sudah dicanangkan. (eko/redaksi)
