Kudus, infojateng.id – Banjir dan tanah longsor masih mengintai wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah saat musim penghujan.
Anggota DPRD Kudus meminta Pemkab Kudus melalui OPD terkait memetakan ulang daerah rawan bencana untuk meminimalisasi potensi kerugian hingga jatuhnya korban jiwa.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kudus Umi Bariroh SPd mengatakan, peralihan musim kemarau ke musim penghujan saat ini perlu dicermati secara serius. Pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kudus yang bersinergi dengan pihak swasta yang sudah mulai merapikan ruas-ruas pohon yang melintas di sepanjang jalan.
Hanya saja, masih banyak pohon-pohon besar di pinggir jalan yang butuh perhatian lebih. Apalagi hujan deras kerap disertai angin kencang yang dapat membuat pohon peneduh jalan ambruk dan membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, perlu pengecekan ulang terhadap aliran sungai di wilayah Kabupaten Kudus.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kudus bersama BPBD juga memeriksa kondisi sungai dan bendungan yang rawan terhadap potensi bencana, agar dapat mengantisipasi terjadinya kembali bencana banjir dan bendungan jebol tidak kembali terulang,” katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kudus Valerie Yudistira Pramudya. Pihaknya meminta potensi longsornya jalan akses di pedesaan yang rawan bencana diperhatikan serius. “Kami berharap jalan-jalan yang berpotensi longsor diperkuat dengan adanya pembangunan talud,” ujarnya.
Terkait normalisasi sungai, kata dia, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan komunukasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar menormalisasi sungai – sungai yang mengalami pendangkalan di kabupaten kudus segera ditangani.
“Perimbasan dan penebangan pohon penghijauan yang sudah rapuh perlu dimasifkan lagi agar tidak membahayakan pengguna jalan,” katanya.
Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Persatuan Hanura Demokrat DPRD Kudus HM Sutriyono SE MM. “Mengingat sebentar lagi memasuki musim penghujan, mohon Penganggaran rutin normalisasi sungai agar dibentuk dan direalisasikan. Supaya Kabupaten Kudus terhindar dari bencana banjir,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus Mundir mengatakan, pihaknya telah memetakan daerah rawan resiko bencana. Sebanyak 50 desa dari kecamatan di Kudus masih dikategorikan rawan bencana banjir dan longsor. 32 desa di antaranya rawan banjir, sedangkan 18 desa lainnya rawan terjadi longsor.
