Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus meningkatkan sistem pengawasan dan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di wilayahnya.
Salah satunya, dengan menyiapkan komisaris-komisaris yang kompeten untuk melakukan kerja pengawasan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pada PT BPR BKK di Jawa Tengah, banyak kekosongan komisaris, khususnya komisaris utama.
Pemprov Jateng sebagai pemegang saham mayoritas berkewajiban untuk menyiapkan komisaris-komisaris yang kompeten, untuk mengisi kekosongan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK, di Hotel Front One HK Resort, Semarang, Senin (18/11/2024).
“Kami menyiapkan dari teman-teman (Pemprov Jateng) untuk berkontribusi di sana. Kita buat capacity building dan asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), supaya kompetensinya bisa untuk menjadi komisaris di sana,” kata Sumarno.
Kompetensi tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi bekal, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai komisaris dengan baik.
“Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat, supaya tata kelola lembaganya berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurut sekda, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pemerintah daerah, serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah.
Oleh karenanya, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik, dibutuhkan untuk mewujudkan visi misi tersebut.
“BPR BKK di Jawa Tengah diharapkan dapat terus maju. Kemajuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan deviden kepada Pemprov Jateng,” terang sekda.
Sementara itu, Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio membeberkan, ada sebanyak 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama.
Atas kekosongan tersebut, telah dilakukan proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Calon komisaris yang mengikuti seleksi tersebut, juga telah menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK.
Diterangkan, secara umum kinerja konsolidasi 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah per Juni 2024, menunjukkan kinerja cukup baik. Itu tetlihat dari aset sebesar Rp12,5 triliun, dana masyarakat Rp10,5 triliun, kredit Rp8,9 triliun, pendapatan Rp774,2 miliar, dan laba sebelum pajak Rp111,6 miliar.
“Capaian tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun,” tandas Agus. (eko/redaksi)
