Semarang, Infojateng.id – Media massa menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi dan parlemen modern.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah Dadang Somantri, saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD), di Soeboer Kitchen Kota Semarang, Selasa (10/12/2024).
Menurutnya, kegiatan bertajuk Sinergi Lembaga Legislatif dan Media Massa untuk Penguatan Demokrasi dan Parlemen Modern memberikan pencerahan, seiring perkembangan dunia digital yang kian cepat.
“Saya melihat media massa tetap menjadi pilar dalam pentahelix untuk keberhasilan pembangunan, karena kita tidak bisa meninggalkan media massa begitu saya,” ujar Dadang.
Ia menegaskan, media massa menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Sebab, keberadaan media massa seperti jembatan informasi yang menghubungkan semua lapisan masyarakat.
“Kita butuh jembatan itu, yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Saya sendiri tidak bisa menjangkau sampai ke bawah, sehingga media massa itu punya kekuatan yang didukung oleh wartawan dengan narasi yang mudah diterima semua kalangan,” tuturnya.
Namun, Dadang memberikan catatan, keberadaan media massa memiliki tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah media sosial yang menjadi akses informasi yang sulit dinilai akurasinya.
“Sehingga, media massa punya tantangan untuk mengeliminasi informasi dari media sosial yang cenderung hoaks. Nah, sekarang bagaimana teman-teman jurnalis itu, bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar,” imbuhnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud menilai, media massa saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Tidak hanya sebatas koran, radio, atau televisi, tapi juga informasi yang cepat melalui media digital.
“Fungsi kebersamaan dua entitas (legislatif dan media massa), memang perlu dibangun untuk menguatkan demokrasi saat ini,” kata Amir.
Sementara, Dosen Ilmu Komunikasi Undip Semarang, Doktor Lintang Ratri Rahmaji mengatakan, perkembangan digital yang cepat saat ini harus tetap membuat media massa sebagai tolok ukur kebenaran informasi.
“Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat (legislatif) juga perlu melibatkan masyarakat (termasuk media massa). Karena, selama ini jarang sekali kalangan dewan yang melibatkannya,” tandas Lintang. (eko/redaksi)
